Laporan keuangan Kaltim raih WTP
Sabtu, 02 November 2013 - 01:45 WIB
Laporan keuangan Kaltim raih WTP
A
A
A
Sindonews.com - Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kaltim untuk tahun anggaran 2012 meraih opini Wajar Tanpa Pengecuaian (WTP), dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Kaltim atas Laporan Keuangan Pemprov Kaltim tahun anggaran 2012, yang meraih opini WTP disampaikan pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kaltim, oleh Anggota VI BPK Rizal Jalil.
Anggota VI BPK Dr H Rizal Djalil mengatakan, penyampaian LHP BPK Perwakilan Kaltim, merupakan bagian dari proses konstitusional. Laporan keuangan Pemprov Kaltim tersebut merupakan representasi kepada masyarakat Kaltim.
“Tahun lalu saya hadir di Kaltim. Waktu itu saya berharap bisa datang lagi untuk menyampaikan LHP dengan opini WTP untuk Kaltim. Harapan saya akhirnya terwujud, dan Kaltim mendapat WTP dengan sedikit paragraf,” ujar Rizal Djalil, Jum’at (1/11/2013).
Tak lupa dia mengucapkan selamat kepada Pemprov Kaltim, karena di Kalimantan hanya ada dua provinsi yang meraih predikat WTP dari BPK, yaitu Kaltim dan Kalbar. Rizal menjelaskan dalam LHP BPK, dari dari total APBD Kaltim 2012 sebesar Rp11,904 triliun, belanja yang terealisasi Rp9,6 triliun.
Angka tersebut diantaranya terdiri dari belanja pegawai Rp1,2 triliun atau sekitar 10 persen dari APBD. Kemudian, belanja modal Rp2,5 triliun (22,4 persen) yang didominasi pada sektor infrastruktur (Dinas Pekerjaan Umum) serta sektor pendidikan dan kesehatan.
Kaltim, tambah Rizal, merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang mempunyai struktur keuangan daerah terbaik. “Ini karena besarnya porsi pendapatan asli daerah (PAD), dalam APBD yang mencapai 45,44 persen,” katanya.
Selain itu, hal lain yang mendapat apresiasi BPK adalah alokasi anggaran untuk bantuan sosial (bansos) yang kecil sekali dibanding provinsi lain.
Dia meminta, untuk belanja modal ke depan bisa diperbesar lagi alokasinya agar pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat bisa semakin meningkat.
“Untuk bansos, kehati-hatian Pemprov Kaltim dengan alokasi anggaran yang kecil harus dihargai. Karena memang untuk menghindari persoalan di lain waktu,” jelasnya.
Rizal juga meninggalkan catatan untuk Pemprov Kaltim, mengingat ada beberapa hal yang harus dibenahi dalam upaya mempertahankan opini WTP, diantaranya adalah penyajian persediaan di Dinas Kesehatan, RSUD dan Dinas PU.
Aset yang dikuasai pihak ketiga untuk segera diselesaikan secepatnya. Serta peralatan mesin yang cukup lama harus direview kembali, dimana saja posisinya.
Klik di sini untuk berita selengkapnya.
Anggota VI BPK Dr H Rizal Djalil mengatakan, penyampaian LHP BPK Perwakilan Kaltim, merupakan bagian dari proses konstitusional. Laporan keuangan Pemprov Kaltim tersebut merupakan representasi kepada masyarakat Kaltim.
“Tahun lalu saya hadir di Kaltim. Waktu itu saya berharap bisa datang lagi untuk menyampaikan LHP dengan opini WTP untuk Kaltim. Harapan saya akhirnya terwujud, dan Kaltim mendapat WTP dengan sedikit paragraf,” ujar Rizal Djalil, Jum’at (1/11/2013).
Tak lupa dia mengucapkan selamat kepada Pemprov Kaltim, karena di Kalimantan hanya ada dua provinsi yang meraih predikat WTP dari BPK, yaitu Kaltim dan Kalbar. Rizal menjelaskan dalam LHP BPK, dari dari total APBD Kaltim 2012 sebesar Rp11,904 triliun, belanja yang terealisasi Rp9,6 triliun.
Angka tersebut diantaranya terdiri dari belanja pegawai Rp1,2 triliun atau sekitar 10 persen dari APBD. Kemudian, belanja modal Rp2,5 triliun (22,4 persen) yang didominasi pada sektor infrastruktur (Dinas Pekerjaan Umum) serta sektor pendidikan dan kesehatan.
Kaltim, tambah Rizal, merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang mempunyai struktur keuangan daerah terbaik. “Ini karena besarnya porsi pendapatan asli daerah (PAD), dalam APBD yang mencapai 45,44 persen,” katanya.
Selain itu, hal lain yang mendapat apresiasi BPK adalah alokasi anggaran untuk bantuan sosial (bansos) yang kecil sekali dibanding provinsi lain.
Dia meminta, untuk belanja modal ke depan bisa diperbesar lagi alokasinya agar pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat bisa semakin meningkat.
“Untuk bansos, kehati-hatian Pemprov Kaltim dengan alokasi anggaran yang kecil harus dihargai. Karena memang untuk menghindari persoalan di lain waktu,” jelasnya.
Rizal juga meninggalkan catatan untuk Pemprov Kaltim, mengingat ada beberapa hal yang harus dibenahi dalam upaya mempertahankan opini WTP, diantaranya adalah penyajian persediaan di Dinas Kesehatan, RSUD dan Dinas PU.
Aset yang dikuasai pihak ketiga untuk segera diselesaikan secepatnya. Serta peralatan mesin yang cukup lama harus direview kembali, dimana saja posisinya.
Klik di sini untuk berita selengkapnya.
(stb)
