3.000 buruh di Makassar ancam duduki kantor gubernur
Kamis, 31 Oktober 2013 - 02:35 WIB
3.000 buruh di Makassar ancam duduki kantor gubernur
A
A
A
Sindonews.com - Hari ini, Kamis 31 Oktober 2013, sekira 3.000 buruh di Kota Makassar, akan mogok bekerja, dan turun ke jalan bersama sejumlah organisasi mahasiswa, menggelar aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Sulsel, di Jalan Urip Sumohardjo, Panaikang.
Dalam aksinya, massa buruh dan mahasiswa menuntut kenaikan upah minimum Rp2,1 juta, pada tahun 2014 mendatang. Massa buruh dan mahasiswa mengancam akan menduduki kantor Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo, sampai ada keputusan terkait tuntutan mereka.
"Besok (hari ini) ada sekitar 2.000 hingga 3.000 buruh yang kita turunkan untuk menduduki kantor Gubernur Sulsel, sampai tuntutan kita dipenuhi," kata Ketua Konfederasi Serikat Nasional (KSN) Sulsel Salim Syamsul, kepada wartawan, Rabu (30/10/2013).
Dalam aksinya, massa buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Aksi Masyarakat untuk Rakyat Indonesia (Samurai) menyampaikan, titik kumpul dimulai dari Pintu II Kawasan Industri Makassar (KIMA), di Jalan Perintis Kemerdekaan.
Kemudian, mereka akan bergerak menuju fly over Jalan Urip Sumohardjo-Jalan AP Pettarani. "Sekitar pukul 11.00 Wita, baru kita menduduki Kantor Gubernur," bebernya.
Jika tuntutannya tidak terpenuhi, massa buruh dan mahasiswa sepakat untuk melakukan aksi yang lebih besar pada 1 November 2013. Namun begitu, dirinya tidak merinci aksi besar apa yang dimaksud.
"Kita akan pakai cara-cara yang kita anggap benar, kalau tuntutan kami tak dipenuhi. Salah satunya itu, gerakan ekstrem agar pemerintah bisa merasakan nasib kaum buruh," pungkasnya.
Sementara itu, sebagai pemanasan, ratusan buruh kembali melakukan sweeping di sejumlah pabrik di KIMA. Mereka mendesak pihak perusahaan agar memberikan izin kepada seluruh karyawannya, dan ikut melakukan aksi mogok nasional yang mulai dilaksanakan hari ini.
"Setiap perusahaan sepakat untuk mengirimkan 50 persen karyawannya untuk bergabung bersama kami," tambahnya.
Terpisah, Kabid Humas Polda Sulselbar Kombes Endi Sutendi mengaku, telah siap melakukan pengawalan terhadap aksi besar-besaran yang dilakukan ribuan buruh, di Sulsel. Meski terjadi skalasi peningkatan pengunjuk rasa, status pengamanan Kota Makassar, belum pada tahap siaga satu.
"Makassar belum siaga satu. Tapi sebanyak 3.500 petugas gabungan siaga mengamankan pengunjuk rasa," terang Endi.
Perwira menengah Polri ini mengimbau, kepada seluruh pengunjuk rasa untuk tetap mewaspadai masuknya penyusup ke dalam aksi yang dilakukannya. Jangan sampai, penyusup tersebut menjadi provokator aksi buruh yang mengarah pada tindakan anarkistis.
Diberitakan, sebanyak 3.500 aparat kepolisian dan TNI dikerahkan mengamankan aksi mogok nasional di Makassar, yang serentak dilakukan, pada 31 Oktober hingga 1 November 2013. Sedikitnya, 800 personel TNI juga disebar untuk memback-up Polri, menjaga keamanan.
Dalam aksinya, massa buruh dan mahasiswa menuntut kenaikan upah minimum Rp2,1 juta, pada tahun 2014 mendatang. Massa buruh dan mahasiswa mengancam akan menduduki kantor Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo, sampai ada keputusan terkait tuntutan mereka.
"Besok (hari ini) ada sekitar 2.000 hingga 3.000 buruh yang kita turunkan untuk menduduki kantor Gubernur Sulsel, sampai tuntutan kita dipenuhi," kata Ketua Konfederasi Serikat Nasional (KSN) Sulsel Salim Syamsul, kepada wartawan, Rabu (30/10/2013).
Dalam aksinya, massa buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Aksi Masyarakat untuk Rakyat Indonesia (Samurai) menyampaikan, titik kumpul dimulai dari Pintu II Kawasan Industri Makassar (KIMA), di Jalan Perintis Kemerdekaan.
Kemudian, mereka akan bergerak menuju fly over Jalan Urip Sumohardjo-Jalan AP Pettarani. "Sekitar pukul 11.00 Wita, baru kita menduduki Kantor Gubernur," bebernya.
Jika tuntutannya tidak terpenuhi, massa buruh dan mahasiswa sepakat untuk melakukan aksi yang lebih besar pada 1 November 2013. Namun begitu, dirinya tidak merinci aksi besar apa yang dimaksud.
"Kita akan pakai cara-cara yang kita anggap benar, kalau tuntutan kami tak dipenuhi. Salah satunya itu, gerakan ekstrem agar pemerintah bisa merasakan nasib kaum buruh," pungkasnya.
Sementara itu, sebagai pemanasan, ratusan buruh kembali melakukan sweeping di sejumlah pabrik di KIMA. Mereka mendesak pihak perusahaan agar memberikan izin kepada seluruh karyawannya, dan ikut melakukan aksi mogok nasional yang mulai dilaksanakan hari ini.
"Setiap perusahaan sepakat untuk mengirimkan 50 persen karyawannya untuk bergabung bersama kami," tambahnya.
Terpisah, Kabid Humas Polda Sulselbar Kombes Endi Sutendi mengaku, telah siap melakukan pengawalan terhadap aksi besar-besaran yang dilakukan ribuan buruh, di Sulsel. Meski terjadi skalasi peningkatan pengunjuk rasa, status pengamanan Kota Makassar, belum pada tahap siaga satu.
"Makassar belum siaga satu. Tapi sebanyak 3.500 petugas gabungan siaga mengamankan pengunjuk rasa," terang Endi.
Perwira menengah Polri ini mengimbau, kepada seluruh pengunjuk rasa untuk tetap mewaspadai masuknya penyusup ke dalam aksi yang dilakukannya. Jangan sampai, penyusup tersebut menjadi provokator aksi buruh yang mengarah pada tindakan anarkistis.
Diberitakan, sebanyak 3.500 aparat kepolisian dan TNI dikerahkan mengamankan aksi mogok nasional di Makassar, yang serentak dilakukan, pada 31 Oktober hingga 1 November 2013. Sedikitnya, 800 personel TNI juga disebar untuk memback-up Polri, menjaga keamanan.
(san)
