Aksi buruh di Makassar rawan kerusuhan

Sindonews.com - Polda Sulselbar memprediksi, aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan ribuan buruh di Kota Makassar pada 31 Oktober-1 November 2013 mendatang, berpotensi anarkis.

Hal tersebut berdasarkan hasil analisa dari Direktorat Intelejen dan Keamanan (Dit Intelkam) Polda, terhadap rencana aksi buruh mogok nasional, yang menuntut kenaikan upah minimum.

Direktur Dit Intelkam Polda Kombes Pol Baharuddin Jafar mengungkapkan, salah satu yang harus diwaspadai, yakni masuknya penyusup dari luar Kota Makassar.

Menurut dia, massa dari luar tersebut bisa saja memprovokasi aksi di Makassar dan berakibat terganggunya situasi keamanan.

"Harus diwaspadai jika ada massa dari luar sebagai penyusup. Aksi ini berpotensi anarkis," ujar Baharuddin, Jumat (25/10/2013).

Hasil kajian tersebut dilontarkan perwira menengah Polri ini pada rapat koordinasi keamanan dalam rangka antisipasi aksi buruh di Mapolda Sulselbar.

Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Wisnu Sanjaja menyebutkan, untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan, pihaknya menerjunkan sebanyak 3.500 personil.

Dilibatkan pula sebanyak 800 petugas TNI, dan selebihnya merupakan gabungan dari Polrestabes Makassar, Brimob dan Sabhara Polda Sulselbar.

"Semuanya sudah kita susun, dan terus berkoordinasi dengan pihak terkait. Kita harap di Makassar berlangsung aman dan terkendali," beber Wisnu.

Sementara itu, Gubernur Syahrul Yasin Limpo mengimbau kepada seluruh organisasi buruh untuk tetap mengedepankan pendekatan budaya lokal dalam aksinya mendatang.

Menurutnya, meski Sulsel dan Makassar dikenal sebagai rawan konflik dalam setiap aksi unjuk rasa, Syahrul meminta itu tidak terjadi.

"Buruh di Sulsel beda dengan buruh di daerah lain. Meski tegas dan kencang dalam menyampaikan tuntutan, tapi ada nilainya. Jangan lagi ada bakar-bakar atau merusak," pungkasnya.

Gubernur dua periode ini menekankan, pihaknya sangat setuju jika upah minimum pekerja di Sulsel dinaikkan. Namun, kenaikan tersebut tidak sampai merugikan para pengusaha di daerah ini.

"Saya akan ambil jalan netral, supaya tidak ada yang dirugikan. Baik buruh dan pengusaha. Tapi beri saya jaminan, agar aksi ke depan berlangsung tertib," ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua Apindo Sulsel Latunreng menyebutkan, penerapan upah minimum harus berdasar pada Kebutuhan Hidup Layak (HKL) dan pertumbuhan ekonomi di daerah ini.

"Dari sisi pertumbuhan ekonomi, kita tertinggi sampai 8,6 persen. Kita ingin kenaikan UMP, tapi jangan dipaksanakan. Bisa-bisa lumpuh dunia usaha," jelasnya.