Demo tandingan HMI dukung timsel KPU Maluku Tenggara
Selasa, 22 Oktober 2013 - 13:36 WIB
Demo tandingan HMI dukung timsel KPU Maluku Tenggara
A
A
A
Sindonews.com - Puluhan mahasiswa yang berasal dari HMI, MPO, PMII, IPNU dan sejumlah ormas lainnnya menggelar aksi unjuk rasa tandingan di KPU Maluku Tenggara siang ini. Unjuk rasa kali merupakan unjuk rasa tandingan yang digelar Organisasi Kepemudaan (OKP).
OKP menggelar unjuk rasa Senin kemarin, karena timsel komisioner KPU Maluku Tenggara menolak berkas pendaftar dari PNS.
Karena itulah, unjuk rasa kali ini mendukung tim seleksi calon komisioner Maluku Tenggara periode 2013-2018 agar melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku.
Mereka juga menilai, unjuk rasa dilakukan OKP adalah pemaksaan kehendak. Penolakan timsel, menurut mereka sudah sesuai aturan, karena PNS tidak memiliki surat rekomendasi pengunduran diri dari bupati.
Setelah menggelar aksinya di depan KPU para pengunjuk rasa bergerak menuju ke Kantor RRI Tual.
Mereka juga menuding RRI Tual tidak independen dalam menyampaikan pemberitan terhadap publik. Repoter RRI hanya mengkonfirmasi tapi berita tidak di publikasikan kepada masyarakat.
Pengunjuk rasa mengancam akan kembali menduduki Kantor RRI Tual jika aksi mereka tidak diekspose.
Kantor Bupati Maluku Tenggara juga tak luput dari aksi demo itu. Bupati didesak menertibkan para PNS yang memobilisasi masa melakukan aksi unjuk rasa di KPU Maluku Senin kemarin.
Ketua tim seleksi komisioner KPU Albertus Letsoin mengatakan,
selaku ketua timsel tetap bekerja sesuai dengan aturan dan jadwal tahapan seleksi.
"Tetap kami pertahakan agar menghasiakan 10 calon anggota KPU untuk pimpin KPU Maluku Tenggara lima tahun ke depan. Kami timsel dianulir jika ada SK dari KPU provinsi jika kami tidak mampu menjalakan tugas sebagai timsel,"tantangnya.
OKP menggelar unjuk rasa Senin kemarin, karena timsel komisioner KPU Maluku Tenggara menolak berkas pendaftar dari PNS.
Karena itulah, unjuk rasa kali ini mendukung tim seleksi calon komisioner Maluku Tenggara periode 2013-2018 agar melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku.
Mereka juga menilai, unjuk rasa dilakukan OKP adalah pemaksaan kehendak. Penolakan timsel, menurut mereka sudah sesuai aturan, karena PNS tidak memiliki surat rekomendasi pengunduran diri dari bupati.
Setelah menggelar aksinya di depan KPU para pengunjuk rasa bergerak menuju ke Kantor RRI Tual.
Mereka juga menuding RRI Tual tidak independen dalam menyampaikan pemberitan terhadap publik. Repoter RRI hanya mengkonfirmasi tapi berita tidak di publikasikan kepada masyarakat.
Pengunjuk rasa mengancam akan kembali menduduki Kantor RRI Tual jika aksi mereka tidak diekspose.
Kantor Bupati Maluku Tenggara juga tak luput dari aksi demo itu. Bupati didesak menertibkan para PNS yang memobilisasi masa melakukan aksi unjuk rasa di KPU Maluku Senin kemarin.
Ketua tim seleksi komisioner KPU Albertus Letsoin mengatakan,
selaku ketua timsel tetap bekerja sesuai dengan aturan dan jadwal tahapan seleksi.
"Tetap kami pertahakan agar menghasiakan 10 calon anggota KPU untuk pimpin KPU Maluku Tenggara lima tahun ke depan. Kami timsel dianulir jika ada SK dari KPU provinsi jika kami tidak mampu menjalakan tugas sebagai timsel,"tantangnya.
(lns)
