Mentawai butuh pertahanan-keamanan laut maksimal
Senin, 21 Oktober 2013 - 12:55 WIB
Mentawai butuh pertahanan-keamanan laut maksimal
A
A
A
Sindonews.com - Mentawai yang berada di posisi pulau terluar di bagian Barat Indonesia, Kabupaten Kepulauan Mentawai, membutuhkan pertahanan dan keamanan laut maksimal. Karena Mentawai berhadapan dengan Samudera Indonesia, yang merupakan pintu masuk berbagai macam potensi ancaman keamanan dan pertahanan laut.
"Pemerintah Indonesia harus segera memberi perhatian penuh terhadap posisi strategis Kepulauan Mentawai. Itu kita sampaikan dalam diskusi publik tentang ‘Penegakan Hukum di Laut Yang Efektif Dalam Rangka Menjamin Tercapainya Kesejahteraan Rakyat’ di Jakarta, beberapa waktu lalu,” kata Bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet, saat menghadiri acara Tourism Indonesia Mart & Expo (TIME) atau Pasar Wisata Indonesia, Senin (21/10/2013).
Yudas menyayangkan Kepulauan Mentawai ditempatkan sebagai daerah tertinggal. Sebagai daerah tertinggal, Mentawai berada pada posisi yang sulit berkembang dan sangat bergantung pada dinamika politik di Propinsi Sumatera Barat.
“Seharusnya, Kepulauan Mentawai diposisikan sebagai daerah strategis bagi pertahanan dan kedaulatan Negara Indonesia di sebelah paling barat Indonesia. Dengan posisi strategis ini, Kepulauan Mentawai harus dibangun secara terintegrasi,” ujarnya.
Kepulauan Mentawai itu terdiri dari empat pulau besar, Siberut, Sipora dan Pagai Utara dan Pagai Selatan. Namun demikian, pulau besar ini minim alat transportasi.
“Memang ada kapal penghubung namun frekuensinya sangat jarang yaitu dua kali seminggu. Bahkan untuk menuju ke pulau-pulau terdekat, tidak jarang, masyarakat Mentawai harus ke Padang terlebih dahulu dengan waktu tempuh kapal 7 jam, sementara jarak untuk berhubungan pulau satu dengan yang lain sekitar 1-3 jam. Dalam kondisi seperti ini, Kepulauan Mentawai akan terus menjadi daerah tertinggal,” terangnya.
Maka kondisi itu Mentawai harus dilihat sebagai daerah strategis terkait dengan pertahanan, keamananan dan kedaulatan wilayah Indonesia. Dengan paradigma yang baru ini, Mentawai membutuhkan pangkalan laut TNI AL dan juga fasilitas pendukung lainnya yang pada akhirnya semua itu akan mendorong terbentuknya pembangunan terintegrasi di semua bidang.
“Saya berharap suatu hari, Padang-Mentawai hanya memakan waktu tempuh 3 jam untuk jarak 145 Km. Selama ini, waktu tempuh Padang-Mentawai adalah 10-11 jam menggunakan fery biasa. Dan percepatan waktu tempuh itu merupakan indikator pembangunan ekonomi yang bagus,” jelasnya.
Sementara Mantan Kasum TNI dan Wakasal Didik Heru Purnomo, yang juga Ketua IK2MI menegaskan pemerintah pusat harus memberi perhatian lebih terhadap Kepulauan Mentawai karena posisinya yang sangat strategis.
“Ekonomi laut di seputaran kepulauan tersebut belum dikelola dengan baik. Namun demikian diperlukan kemauan politik pemerintah pusat untuk menggunakan paradigma baru atas status daerah kepulauan Mentawai,” tegasnya.
Menurutnya, keamanan laut dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia tidak dapat dilakukan secara parsial dan ini merupakan Lex Specialist. Kepulauan Mentawai rawan dengan penyelundupan manusia (human trafficking) yang akan beremigrasi ke Australia. Selain itu, kepulauan yang kaya akan ikan tuna ini rawan dengan illegal fishing karena minimnya pengawasan atas perairan.
Lebih jauh, mantan Kalakhar Bakorkamla RI itu, luputnya perhatian Kepulauan Mentawai dalam posisi strategisnya, merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh Indonesia di bidang kemaritiman.
Persoalan lain yang cukup pelik adalah tumpang tindih peraturan di laut Indonesia yang menyebabkan kerugian negara Rp30-50 triliun per tahun yang meliputi illegal fishing, illegal logging, pungutan liar di laut dan lain-lain. Bahkan menurut Asosiasi Perkapalan Nasional Indonesia (INSA), kerugian pelayaran nasional dari pungutan liar saja mencapai Rp5 triliun setiap tahun.
"Pemerintah Indonesia harus segera memberi perhatian penuh terhadap posisi strategis Kepulauan Mentawai. Itu kita sampaikan dalam diskusi publik tentang ‘Penegakan Hukum di Laut Yang Efektif Dalam Rangka Menjamin Tercapainya Kesejahteraan Rakyat’ di Jakarta, beberapa waktu lalu,” kata Bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet, saat menghadiri acara Tourism Indonesia Mart & Expo (TIME) atau Pasar Wisata Indonesia, Senin (21/10/2013).
Yudas menyayangkan Kepulauan Mentawai ditempatkan sebagai daerah tertinggal. Sebagai daerah tertinggal, Mentawai berada pada posisi yang sulit berkembang dan sangat bergantung pada dinamika politik di Propinsi Sumatera Barat.
“Seharusnya, Kepulauan Mentawai diposisikan sebagai daerah strategis bagi pertahanan dan kedaulatan Negara Indonesia di sebelah paling barat Indonesia. Dengan posisi strategis ini, Kepulauan Mentawai harus dibangun secara terintegrasi,” ujarnya.
Kepulauan Mentawai itu terdiri dari empat pulau besar, Siberut, Sipora dan Pagai Utara dan Pagai Selatan. Namun demikian, pulau besar ini minim alat transportasi.
“Memang ada kapal penghubung namun frekuensinya sangat jarang yaitu dua kali seminggu. Bahkan untuk menuju ke pulau-pulau terdekat, tidak jarang, masyarakat Mentawai harus ke Padang terlebih dahulu dengan waktu tempuh kapal 7 jam, sementara jarak untuk berhubungan pulau satu dengan yang lain sekitar 1-3 jam. Dalam kondisi seperti ini, Kepulauan Mentawai akan terus menjadi daerah tertinggal,” terangnya.
Maka kondisi itu Mentawai harus dilihat sebagai daerah strategis terkait dengan pertahanan, keamananan dan kedaulatan wilayah Indonesia. Dengan paradigma yang baru ini, Mentawai membutuhkan pangkalan laut TNI AL dan juga fasilitas pendukung lainnya yang pada akhirnya semua itu akan mendorong terbentuknya pembangunan terintegrasi di semua bidang.
“Saya berharap suatu hari, Padang-Mentawai hanya memakan waktu tempuh 3 jam untuk jarak 145 Km. Selama ini, waktu tempuh Padang-Mentawai adalah 10-11 jam menggunakan fery biasa. Dan percepatan waktu tempuh itu merupakan indikator pembangunan ekonomi yang bagus,” jelasnya.
Sementara Mantan Kasum TNI dan Wakasal Didik Heru Purnomo, yang juga Ketua IK2MI menegaskan pemerintah pusat harus memberi perhatian lebih terhadap Kepulauan Mentawai karena posisinya yang sangat strategis.
“Ekonomi laut di seputaran kepulauan tersebut belum dikelola dengan baik. Namun demikian diperlukan kemauan politik pemerintah pusat untuk menggunakan paradigma baru atas status daerah kepulauan Mentawai,” tegasnya.
Menurutnya, keamanan laut dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia tidak dapat dilakukan secara parsial dan ini merupakan Lex Specialist. Kepulauan Mentawai rawan dengan penyelundupan manusia (human trafficking) yang akan beremigrasi ke Australia. Selain itu, kepulauan yang kaya akan ikan tuna ini rawan dengan illegal fishing karena minimnya pengawasan atas perairan.
Lebih jauh, mantan Kalakhar Bakorkamla RI itu, luputnya perhatian Kepulauan Mentawai dalam posisi strategisnya, merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh Indonesia di bidang kemaritiman.
Persoalan lain yang cukup pelik adalah tumpang tindih peraturan di laut Indonesia yang menyebabkan kerugian negara Rp30-50 triliun per tahun yang meliputi illegal fishing, illegal logging, pungutan liar di laut dan lain-lain. Bahkan menurut Asosiasi Perkapalan Nasional Indonesia (INSA), kerugian pelayaran nasional dari pungutan liar saja mencapai Rp5 triliun setiap tahun.
(hyk)
