Perlu proses panjang jika Depok gabung Jakarta
Rabu, 16 Oktober 2013 - 09:23 WIB
Perlu proses panjang jika Depok gabung Jakarta
A
A
A
Sindonews - Usulan agar Depok bergabung dengan DKI Jakarta memerlukan diskusi panjang. Pasalnya, penggabungan itu merupakan hal politis.
Kendati demikian proses menuju ke arah itu sudah ada. Terlihat dari sisi penegakan hukum yang sudah merujuk ke Polda Metro Jaya dan bukan ke Polda Jabar.
"Kedepan kita harus pikirkan bagaimana Depok bisa di-cover dengan Jakarta," kata anggota komisi III DPR RI Harry Wicaksono di Depok, Rabu (16/10/2013).
Namun yang perlu diperhatikan adalah kepentingan publik. Selain itu dengan bergabungnya Depok ke Jakarta akan mempermudah kinerja pemerintahan daerah.
Karena mereka tak perlu jauh-jauh pergi ke Bandung untuk mengikuti rapat koordinasi. "Kalau ke Jakarta kan lebih dekat. Daripada ke bandung," ucapnya.
Terpisah, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Lisman Manurung menilai, usulan tersebut sudah sebaiknya direalisasikan.
Diakui dia, proses menuju hal itu tidaklah mudah dan singkat. Namun dia menekankan, Pemprov harus tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan sudah saatnya mengesampingkan kepentingan politis.
"Yang harus diusung saat ini adalah kepentingan publik. Kalau memang harus terjadi semacam tukar guling ya bisa saja dilakukan sehingga tidak ada yang dirugikan," kata Lisman.
Kendati demikian proses menuju ke arah itu sudah ada. Terlihat dari sisi penegakan hukum yang sudah merujuk ke Polda Metro Jaya dan bukan ke Polda Jabar.
"Kedepan kita harus pikirkan bagaimana Depok bisa di-cover dengan Jakarta," kata anggota komisi III DPR RI Harry Wicaksono di Depok, Rabu (16/10/2013).
Namun yang perlu diperhatikan adalah kepentingan publik. Selain itu dengan bergabungnya Depok ke Jakarta akan mempermudah kinerja pemerintahan daerah.
Karena mereka tak perlu jauh-jauh pergi ke Bandung untuk mengikuti rapat koordinasi. "Kalau ke Jakarta kan lebih dekat. Daripada ke bandung," ucapnya.
Terpisah, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Lisman Manurung menilai, usulan tersebut sudah sebaiknya direalisasikan.
Diakui dia, proses menuju hal itu tidaklah mudah dan singkat. Namun dia menekankan, Pemprov harus tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan sudah saatnya mengesampingkan kepentingan politis.
"Yang harus diusung saat ini adalah kepentingan publik. Kalau memang harus terjadi semacam tukar guling ya bisa saja dilakukan sehingga tidak ada yang dirugikan," kata Lisman.
(ysw)
