Bupati Bulukumba warning SKPD

Sindonews.com - Bupati Bulukumba Zainuddin Hasan kembali memberikan warning (peringatan) kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) agar bekerja secara profesional dalam meningkatkan kinerja mempertahankan sejumlah prestasi yang telah dicapai sebelumnya.

Alasanya, prestasi bisa tercapai hanya bekerja baik.

Menurut Zainuddin prestasi yang sudah dicapai seperti piala Adipura sebagai lambang supremasi kebersihan Kota yang diraih selama dua tahun dan beberapa prestasi lainya hendaknya ditingkatkan.

"Jangan setelah diraih Adipura, lantas kita sudah berbangga tanpa meningkatkan kinerja dan berupaya merebut penghargaan yang lebih tinggi lagi yakni Adipura Kencana," ucap Zainuddin, Minggu (29/9/2013).

Dia menjelaskan, yang lebih penting untuk diperhatikan adalah upaya pelibatan masyarakat secara sadar guna menjaga kebersihan dan ada gerakan budaya bersih, sehingga kebersihan kota bukan hanya keinginan aparatur pemerintah, tetapi bisa menjadi budaya masyarakat sendiri.
"Warga juga harus ikut terlibat kebersihannya, jangan hanya aparatur saja," ujarnya.

Selain itu, penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh atas pengelolaan dan manajemen keuangan dan asset yang baik juga harus dipertahankan kedepanya. Bahkan, jika memungkinakn WTP tahun depan tanpa ada catatan lagi.

"Pokoknya mari kita hadirkan pengelolaan keuangan dan asset yang betul-betul baik di tahun yang akan datang. Semua harus bersih tanpa ada catatan lagi," jelas dia.

Zainuddin menegaskan, tahun kinerja yang dicanangkan 2013 ini sudah memberikan tanda-tanda yang cukup menggembirakan, namun bukan berarti tidak ada kekurangan.

Olehnya itu, para SKPD diharapkan mampu merealisasikan setiap program kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya bagi warga. Keberhasilan pembangunan dan pemerintahan dapat dikatakan berhasil, jika apa yang dilakukan dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya.

Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Bulukumba Fahidin HDK menambahkan, perbaikan administrasi terutama aset pemkab masih harus dilakukan ke depanya.

Sebab, banyaknya klaim warga terhadap lahan diatas bangunan pemerintah membuktikan bahwa administrasi masih amburadul.

"Administrasi aset harus diperbaiki. Kalau tidak, maka klaim warga akan terus terjadi seperti sebelumnya. Ini harus dibenahi segera," ungkapnya.

Fahidin menilai, bahwa jika memungkinkan pemkab harus menganggarkan dalam APBD Bulukumba pembuatan sertifikat baru guna menghindari aksi saling mengklaim antara warga kedepanya.

"Terlalu banyak lahan pemerintah yang bermasalah. Seharusnya ada tindakan cepat mengantisipai semua ini," ucap legislator asal Dapil Kecamatan Ujung Bulu-Ujung Loe Bulukumba ini.