Amankan Pilbup Magelang, Satpol PP minta Rp3,6 M
Senin, 23 September 2013 - 17:59 WIB
Amankan Pilbup Magelang, Satpol PP minta Rp3,6 M
A
A
A
Sindonews.com - Satpol PP Kabupaten Magelang mengajukan anggaran dana senilai Rp3,6 miliar untuk pengamanan pelaksanaan Pemilihan Bupati (Pilbup) Magelang periode 2013-2018. Jumlah dana yang diajukan tersebut nantinya akan digunakan untuk Pilbup dua putaran.
Kepala Satpol PP Kabupaten Magelang, Sudjarno mengatakan, pengajuan dana tersebut bersumber dari alokasi dana hibah. Rencananya, dana tersebut akan dialokasikan bagi instansi keamanan yang terlibat dalam Pilbup, diantaranya Satpol PP, Polri, dan TNI.
"Kita baru akan merinci dari setiap personel. Pengajuan dua putaran ini hanya untuk langkah dan tindakan solutif dari kami," kata Sudjarno, Senin (23/9/013).
Menurut Sudjarno, sebenarnya Pemkab Magelang telah mengalokasikan anggaran untuk pengamanan Pilbup bagi Satpol PP sebanyak Rp1,3 miliar. Alokasi itu melalui APBD Pemkab Magelang Tahun Anggaran 2013 lalu. Namun, jumlah tersebut dinilai tidak cukup. Karena, anggaran itu tercatat hanya untuk Sapol PP, belum untuk pengamanan dari personel Polri dan TNI.
“Untuk itu, sesuai hasil musyawarah berbagai instansi, anggaran pengamanan Pilbup perlu ditambah agar dapat mengakomodir secara keseluruhan. Termasuk di dalamnya ada pengamanan bagi Linmas," paparnya.
Dia menambahkan, selama Pilbup berlangsung terdapat 11 item kegiatan yang perlu diamankan. Diantaranya seperti, belanja pengamanan tahap pemeriksaan kesehatan dan penelitian syarat pasangan calon (calon), belanja pengawalan paslon, belanja tahap penetapan nomor urut paslon, belanja pengamanan sortir lipat dan packing suara. Selain itu, belanja pengamanan distribusi suara dan belanja pengamanan tahap kampanye.
Sedangkan belanja lainya seperti, belanja tahap masa tenang dan pembersihan atribut, belanja tahap pemungutan suara dan penghitungan suara, belanja tahap penetapan hasil suara. Selain itu, juga perlu belanja tahap penyelesaian sengketa dan belanja pelantikan dan sumpah janji.
Sementara Ketua KPU Kabupaten Magelang Ma'mun Rakhmatulloh mengungkapkan, sesuai rencana usai pengumuman nomor urut paslon Bupati (19/9) lalu, jadwal Pilbup dilanjutkan pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara para paslon. Lalu, pada 8-9 Oktober mendatang diteruskan dengan jadwal penyampaian dan pengumuman laporan penerimaan dana kampanye tahap I.
“Untuk jadwal pelaksanaan kampanye berlangsung dari 9-23 Oktober dilanjutkan debat para paslon,” tandasnya.
Diketahui, keenam pasangan calon bupati dan wakil bupati Magelang sudah memiliki nomor urut. Sesuai undian, paslon nomor 1 dimiliki oleh Susilo-Mujadin Putu Murja (PPP dan PAN), nomor 2 Rohadi Pratoto-Muhamad Achadi (Partai Golkar, PKB, dan PKS), nomor 3 Handoko-Eko Purnomo (jalur perseorangan).
Sementara nomor urut 4 Zaenal Arifin-Zaenal Arifin (PDI Perjuangan), nomor 5 Ahmad Majidun-Sad Priyo Putro (Partai Demokrat, PBB, Hanura, dan PPRN), dan nomor urut 6 Muhammad Arwan-Haiban Hajid (Partai Gerindra dan PKNU).
Kepala Satpol PP Kabupaten Magelang, Sudjarno mengatakan, pengajuan dana tersebut bersumber dari alokasi dana hibah. Rencananya, dana tersebut akan dialokasikan bagi instansi keamanan yang terlibat dalam Pilbup, diantaranya Satpol PP, Polri, dan TNI.
"Kita baru akan merinci dari setiap personel. Pengajuan dua putaran ini hanya untuk langkah dan tindakan solutif dari kami," kata Sudjarno, Senin (23/9/013).
Menurut Sudjarno, sebenarnya Pemkab Magelang telah mengalokasikan anggaran untuk pengamanan Pilbup bagi Satpol PP sebanyak Rp1,3 miliar. Alokasi itu melalui APBD Pemkab Magelang Tahun Anggaran 2013 lalu. Namun, jumlah tersebut dinilai tidak cukup. Karena, anggaran itu tercatat hanya untuk Sapol PP, belum untuk pengamanan dari personel Polri dan TNI.
“Untuk itu, sesuai hasil musyawarah berbagai instansi, anggaran pengamanan Pilbup perlu ditambah agar dapat mengakomodir secara keseluruhan. Termasuk di dalamnya ada pengamanan bagi Linmas," paparnya.
Dia menambahkan, selama Pilbup berlangsung terdapat 11 item kegiatan yang perlu diamankan. Diantaranya seperti, belanja pengamanan tahap pemeriksaan kesehatan dan penelitian syarat pasangan calon (calon), belanja pengawalan paslon, belanja tahap penetapan nomor urut paslon, belanja pengamanan sortir lipat dan packing suara. Selain itu, belanja pengamanan distribusi suara dan belanja pengamanan tahap kampanye.
Sedangkan belanja lainya seperti, belanja tahap masa tenang dan pembersihan atribut, belanja tahap pemungutan suara dan penghitungan suara, belanja tahap penetapan hasil suara. Selain itu, juga perlu belanja tahap penyelesaian sengketa dan belanja pelantikan dan sumpah janji.
Sementara Ketua KPU Kabupaten Magelang Ma'mun Rakhmatulloh mengungkapkan, sesuai rencana usai pengumuman nomor urut paslon Bupati (19/9) lalu, jadwal Pilbup dilanjutkan pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara para paslon. Lalu, pada 8-9 Oktober mendatang diteruskan dengan jadwal penyampaian dan pengumuman laporan penerimaan dana kampanye tahap I.
“Untuk jadwal pelaksanaan kampanye berlangsung dari 9-23 Oktober dilanjutkan debat para paslon,” tandasnya.
Diketahui, keenam pasangan calon bupati dan wakil bupati Magelang sudah memiliki nomor urut. Sesuai undian, paslon nomor 1 dimiliki oleh Susilo-Mujadin Putu Murja (PPP dan PAN), nomor 2 Rohadi Pratoto-Muhamad Achadi (Partai Golkar, PKB, dan PKS), nomor 3 Handoko-Eko Purnomo (jalur perseorangan).
Sementara nomor urut 4 Zaenal Arifin-Zaenal Arifin (PDI Perjuangan), nomor 5 Ahmad Majidun-Sad Priyo Putro (Partai Demokrat, PBB, Hanura, dan PPRN), dan nomor urut 6 Muhammad Arwan-Haiban Hajid (Partai Gerindra dan PKNU).
(rsa)
