IDI tuding Pemkot Tangsel lakukan pelanggaran operasional RSU
Senin, 23 September 2013 - 08:48 WIB
IDI tuding Pemkot Tangsel lakukan pelanggaran operasional RSU
A
A
A
Sindonews.com - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Tangerang ungkap banyaknya pelanggaran yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel), terkait managemen tenaga medis di RSU Tangsel pasca aksi yang dilakukan puluhan dokter beberapa hari lalu.
Ketua IDI Cabang Tangerang, Jasarito mengatakan ada dua pelanggaran Undang-Undang atau Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) yang dilanggar Pemkot Tangsel di dalam operasional RSU, yakni soal transfer of knowlagde yang dilakukan dokter asing ke tenaga medis yang ada di rumah sakit tersebut dan posisi Direktur RSU yang bukan dari tenaga kesehatan.
Terkait dengan transfer of knowlagde yang dilakukan dokter asing ke tenaga medis yang ada di rumah sakit, dijelas Jasarito, ada jalurnya dalam mempersilahkan dokter asing masuk ke Indonesia dimana hanya ada tiga pintu masuk yang boleh dilalui.
Pertama, dokter asing hanya boleh memberikan ilmunya di rumah sakit pendidikan, seperti di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Kedua, harus bekerjasama dengan organisasi keprofesian dokter resmi di Indonesia, IDI atau anak perhimpunan spesialisnya.
"Terakhir, dokter asing bisa masuk ke Indonesia bila terjadi bencana alam," tegasnya kepada wartawan, Senin (23/9/2013).
Selain itu, dikatakannya, keseluruhan aktifitas dokter asing harus dipantau oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Dan pada penerapannya selama ini, aktifitas dokter asing di RSU Kota Tangsel tak diawasi KKI apalagi melalui pintu masuk yang ditentukan.
IDI pun menyesalkan RSU dipimpin oleh seseorang yang bukan dari tenaga medis yang mumpuni dibidang kerumah sakitan, sesuai dengan Permenkes Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit melainkan hanya PNS biasa. Sehingga, beberapa kebijakan kerap melenceng dari UU maupun permenkes.
"Rencananya hari ini akan lakukan rapat bersama IDI se Provinsi Banten dan unsur Perhimpunan Dokter Bedah Orthopedi wilayah Banten. Guna membahas permasalahan masalah ini, semoga saja pemerintah setempat mengapresiasi apa yang menjadi harapan dokter-dokter di RSU Tangsel," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, puluhan dokter yang berpraktek di RSU tangsel pada beberapa hari lalu melakukan aksi dengan menyambangi lokasi Wakil Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie melakukan kegiatan.
Para dokter ini mencegat sang wakil Walikota dan menyampaikan beberapa unek-uneknya seperti rencana penghapusan salah satu poli khusus, dokter asing, sulitnya pengobatan bagi warga miskin dan posisi direktur RSU yang diisi oleh PNS.
Ketua IDI Cabang Tangerang, Jasarito mengatakan ada dua pelanggaran Undang-Undang atau Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) yang dilanggar Pemkot Tangsel di dalam operasional RSU, yakni soal transfer of knowlagde yang dilakukan dokter asing ke tenaga medis yang ada di rumah sakit tersebut dan posisi Direktur RSU yang bukan dari tenaga kesehatan.
Terkait dengan transfer of knowlagde yang dilakukan dokter asing ke tenaga medis yang ada di rumah sakit, dijelas Jasarito, ada jalurnya dalam mempersilahkan dokter asing masuk ke Indonesia dimana hanya ada tiga pintu masuk yang boleh dilalui.
Pertama, dokter asing hanya boleh memberikan ilmunya di rumah sakit pendidikan, seperti di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Kedua, harus bekerjasama dengan organisasi keprofesian dokter resmi di Indonesia, IDI atau anak perhimpunan spesialisnya.
"Terakhir, dokter asing bisa masuk ke Indonesia bila terjadi bencana alam," tegasnya kepada wartawan, Senin (23/9/2013).
Selain itu, dikatakannya, keseluruhan aktifitas dokter asing harus dipantau oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Dan pada penerapannya selama ini, aktifitas dokter asing di RSU Kota Tangsel tak diawasi KKI apalagi melalui pintu masuk yang ditentukan.
IDI pun menyesalkan RSU dipimpin oleh seseorang yang bukan dari tenaga medis yang mumpuni dibidang kerumah sakitan, sesuai dengan Permenkes Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit melainkan hanya PNS biasa. Sehingga, beberapa kebijakan kerap melenceng dari UU maupun permenkes.
"Rencananya hari ini akan lakukan rapat bersama IDI se Provinsi Banten dan unsur Perhimpunan Dokter Bedah Orthopedi wilayah Banten. Guna membahas permasalahan masalah ini, semoga saja pemerintah setempat mengapresiasi apa yang menjadi harapan dokter-dokter di RSU Tangsel," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, puluhan dokter yang berpraktek di RSU tangsel pada beberapa hari lalu melakukan aksi dengan menyambangi lokasi Wakil Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie melakukan kegiatan.
Para dokter ini mencegat sang wakil Walikota dan menyampaikan beberapa unek-uneknya seperti rencana penghapusan salah satu poli khusus, dokter asing, sulitnya pengobatan bagi warga miskin dan posisi direktur RSU yang diisi oleh PNS.
(mhd)
