Bandara ditolak, Pemkab enggan bertindak
Rabu, 18 September 2013 - 05:10 WIB
Bandara ditolak, Pemkab enggan bertindak
A
A
A
Sindonews.com – Munculnya spanduk penolakan bandara internasional yang dipasang Wahana Tri Tunggal (WTT), tak mengubah sikap Pemkab Kulonprogo.
Pemkab memilih ‘acuh’ dan mengabaikan penolakan warga sembari menunggu izin penetapan lokasi (IPL) turun dari Kementrian Perhubungan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kulonprogo RM Astungkoro mengatakan, pemkab tidak bisa melarang warga untuk menolak rencana pembangunan bandara. Namun demikian, dia memastikan mencatat penolakan WTT sebagai aspirasi.
”Sekarang, biarkan saja,” kata Astungkoro, Selasa (17/9/2013).
Menurut Astungkoro, munculnya penolakan warga terhadap bandara dapat dimaklumi. Sebab, hingga kini belum ada sosialisasi apa pun terkait rencana tersebut.
Pemkab, kata dia, tidak bisa melakukan apa pun selama IPL belum turun, termasuk memediasi warga dengan PT Angkasa Pura.
”Warga juga belum paham, dampak dan mekanismenya nanti. Kami pun belum menyosialisasikan renca aitu kepada mereka. Nanti akan kita temui untuk menjelaskan prosesnya,” terang dia.
Dia menjelaskan, proses ganti rugi tanah di lokasi calon bandra akan melibatkan tim appraisal. Sehingga penilaian dilakukan tim independen secara detil. Penilaian appraisal, akan menjadi dasar proses akuisisi lahan calon bandara.
“Kalau dulu kita bentuk tim 9 untuk pengadaan tanah, tapi nanti untuk bandara ini melibatkan tim appraisal. Semuanya dihitung termasuk kalau ada tanaman dan sebagainya. Semua yang menghitung tim appraisal,” jelasnya.
Dia menambahkan, saat ini draft IPL sudah naik ke meja Wakil Menteri Perhubungan dari Biro Hukum Kemenhub. Namun demikian, dia belum tahu kapan draft akan ditandatangani.
“Kita tunggu saja beberapa minggu ke depan. Tap i itu juga artinya analisa teknis sudah clear,” tambahnya.
Wahana Tri Tunggal (WTT), sebelumnya memasang 30 lebih spanduk berisi penolakan bandara internasional pengganti Adisutjipto. Spanduk dipasang di empat dusun dan dua desa di wilayah Temon.
WTT juga tengah menyiapkan spanduk berukuran besar yang akan dipasang saat sosialisasi.Spanduk itu berisi tanda tangan warga yang konsisten menolak bandara. Rencananya spanduk memliki panjang 30 meter dan akan dipasang di sekitar Glagah.
Pemkab memilih ‘acuh’ dan mengabaikan penolakan warga sembari menunggu izin penetapan lokasi (IPL) turun dari Kementrian Perhubungan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kulonprogo RM Astungkoro mengatakan, pemkab tidak bisa melarang warga untuk menolak rencana pembangunan bandara. Namun demikian, dia memastikan mencatat penolakan WTT sebagai aspirasi.
”Sekarang, biarkan saja,” kata Astungkoro, Selasa (17/9/2013).
Menurut Astungkoro, munculnya penolakan warga terhadap bandara dapat dimaklumi. Sebab, hingga kini belum ada sosialisasi apa pun terkait rencana tersebut.
Pemkab, kata dia, tidak bisa melakukan apa pun selama IPL belum turun, termasuk memediasi warga dengan PT Angkasa Pura.
”Warga juga belum paham, dampak dan mekanismenya nanti. Kami pun belum menyosialisasikan renca aitu kepada mereka. Nanti akan kita temui untuk menjelaskan prosesnya,” terang dia.
Dia menjelaskan, proses ganti rugi tanah di lokasi calon bandra akan melibatkan tim appraisal. Sehingga penilaian dilakukan tim independen secara detil. Penilaian appraisal, akan menjadi dasar proses akuisisi lahan calon bandara.
“Kalau dulu kita bentuk tim 9 untuk pengadaan tanah, tapi nanti untuk bandara ini melibatkan tim appraisal. Semuanya dihitung termasuk kalau ada tanaman dan sebagainya. Semua yang menghitung tim appraisal,” jelasnya.
Dia menambahkan, saat ini draft IPL sudah naik ke meja Wakil Menteri Perhubungan dari Biro Hukum Kemenhub. Namun demikian, dia belum tahu kapan draft akan ditandatangani.
“Kita tunggu saja beberapa minggu ke depan. Tap i itu juga artinya analisa teknis sudah clear,” tambahnya.
Wahana Tri Tunggal (WTT), sebelumnya memasang 30 lebih spanduk berisi penolakan bandara internasional pengganti Adisutjipto. Spanduk dipasang di empat dusun dan dua desa di wilayah Temon.
WTT juga tengah menyiapkan spanduk berukuran besar yang akan dipasang saat sosialisasi.Spanduk itu berisi tanda tangan warga yang konsisten menolak bandara. Rencananya spanduk memliki panjang 30 meter dan akan dipasang di sekitar Glagah.
(lns)
