Bantuan dana parpol seret
Jum'at, 13 September 2013 - 13:55 WIB
Bantuan dana parpol seret
A
A
A
Sindonews.com - Partai politik (Parpol) di Kota Solo, Jawa Tengah mulai mengeluhkan sulitnya mencairkan bantuan dana parpol (BDP) dari APBD. Meski bantuan akhirnya dikucurkan, realisasi jelang akhir tahun dinilai kurang efektif.
Tercatat, APBD 2013 mengalokasikan BDP Rp513,576 kepada parpol pemenang pemilu legislatif yang memiliki kursi di DPRD. Dana itu sampai triwulan ketiga belum juga dicairkan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
“Sebenarnya Kesbangpol punya masalah apa dengan parpol-parpol? Kami sudah menyelesaikan SPj tahun lalu. Administrasi juga sudah disiapkan untuk tahun ini. Tapi sampai September dana belum juga turun,” kata Wakil Ketua Bidang Organisasi Keanggotaan dan Rekrutmen DPC PDIP YF Sukasno, Jumat (13/09/2013).
Ihwal BDP rutin telat membuat pria ini menuding Kesbangpol tidak becus menangani program tersebut. Dia memastikan dari parpol tertib tertib administrasi hibah sesuai Permendagri No 24/2009 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran, pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
“Payung hukumnya sudah jelas dan dilaksanakan sesuai normatif. Kesbangpol seakan tak mau belajar pengalaman tahun lalu yang juga pencairannya telat,” kata dia.
Duit APBD senilai Rp513,576 dibagi ke delapan parpol pemenang pemilu legislatif 2009 dengan perhitungan per perolehan suara. Satu suara sah dihargai Rp3.104.
Dana APBD yang masuk ke kas parpol dilindungi UU sekaligus diatur pemanfaatannya melalui SK Wali Kota. Tertuang dalam PP Nomor 83/2012 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 5/2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik, minimal 60 persen BDP untuk biaya pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.
Sekretaris DPC Partai Demokrat Supriyanto menyayangkan seretnya BDP, meski imbasnya tak sampai mengganggu roda kegiatan parpolnya. Menurutnya, sumber pendanaan parpol masih cukup luas.
“Setiap dua bulan sekali dilakukan rapat dan untuk pengkaderan. Tanpa dana pemerintah, ini tetap berjalan. Penunjang dana parpol kami tak hanya APBD, tapi juga kontribusi fraksi dan sumbangan dari kader,” kata dia.
Kendati demikian, dia mendesak pemkot mengevaluasi kinerja Kesbangpol supaya persoalan seretnya BDP tak berlarut-larut.
Tercatat, APBD 2013 mengalokasikan BDP Rp513,576 kepada parpol pemenang pemilu legislatif yang memiliki kursi di DPRD. Dana itu sampai triwulan ketiga belum juga dicairkan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
“Sebenarnya Kesbangpol punya masalah apa dengan parpol-parpol? Kami sudah menyelesaikan SPj tahun lalu. Administrasi juga sudah disiapkan untuk tahun ini. Tapi sampai September dana belum juga turun,” kata Wakil Ketua Bidang Organisasi Keanggotaan dan Rekrutmen DPC PDIP YF Sukasno, Jumat (13/09/2013).
Ihwal BDP rutin telat membuat pria ini menuding Kesbangpol tidak becus menangani program tersebut. Dia memastikan dari parpol tertib tertib administrasi hibah sesuai Permendagri No 24/2009 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran, pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
“Payung hukumnya sudah jelas dan dilaksanakan sesuai normatif. Kesbangpol seakan tak mau belajar pengalaman tahun lalu yang juga pencairannya telat,” kata dia.
Duit APBD senilai Rp513,576 dibagi ke delapan parpol pemenang pemilu legislatif 2009 dengan perhitungan per perolehan suara. Satu suara sah dihargai Rp3.104.
Dana APBD yang masuk ke kas parpol dilindungi UU sekaligus diatur pemanfaatannya melalui SK Wali Kota. Tertuang dalam PP Nomor 83/2012 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 5/2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik, minimal 60 persen BDP untuk biaya pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.
Sekretaris DPC Partai Demokrat Supriyanto menyayangkan seretnya BDP, meski imbasnya tak sampai mengganggu roda kegiatan parpolnya. Menurutnya, sumber pendanaan parpol masih cukup luas.
“Setiap dua bulan sekali dilakukan rapat dan untuk pengkaderan. Tanpa dana pemerintah, ini tetap berjalan. Penunjang dana parpol kami tak hanya APBD, tapi juga kontribusi fraksi dan sumbangan dari kader,” kata dia.
Kendati demikian, dia mendesak pemkot mengevaluasi kinerja Kesbangpol supaya persoalan seretnya BDP tak berlarut-larut.
(lns)
