Pilgub Malut 25 September terancam kembali pupus
Senin, 02 September 2013 - 09:15 WIB
Pilgub Malut 25 September terancam kembali pupus
A
A
A
Sindonews.com - Perhelatan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Maluku Utara (Malut) yang sedianya akan dilaksanakan pada 25 September mendatang nampaknya tidak akan terealisasi. Pasalnya, Sekertaris Daerah Provinsi (Sekprov) Maluku Utara (Malut), Madjid Husen, mengaku jika pembahasan anggaran hingga kini belum menemukan titik temu.
Menurut Madjid, anggaran pilgub sampai yang dibahas di internal antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Malut masih terjadi perselisihan atau tarik menarik. Sehingga belum menetapkan kepastikan alokasi anggaran Pilgub Maut putaran kedua ini kapan direalisasikan.
Menurutnya TAPD mau anggaran Pilgub kedua ini masuk pada APBD Perubahan. Sementara DPRD ingin agar anggaran tersebut mendahului APBD.
"Prinsipnya kita yang penting anggaran bisa disiapkan. Nanti kapan pelaksanaannya itu kan dari KPU. KPU yang punya ranah soal ini,” ujar Majid, kepada wartawan, Senin (2/9/2013).
Ketua TAPD Pemprov Malut ini menjelaskan kepastian kapan direalisasi anggaran Pilgub ini sangatlah bergantung pada kesepakatan Banggar DPRD Malut. Karena melalui mekanisme atau undang-undang yang ada anggaran Pilgub bisa direalisasi sebelum atau bahkan setelah APBD Perubahan 2013.
“Itu tergantung dengan kesepakatan DPRD. Sekarang juga bisa, di perubahan juga bisa. Jadi tidak ada masalah,” cetusnya.
Lalu kenapa pemotongan 10 persen anggaran SKPD yang sampai saat ini belum direalisasikan?. “Kan anggaran saja yang belum ada kan. Kita sudah rapat tadi dengan Bangar DPRD dan KPD. dari SKPD juga ada yang tidak bisa menyediakan 10 persen dan ada yang bisa 10 persen. Jadi nanti hari Selasa (besok) setelah konsultasi dengan BPK baru kita lihat lagi,” tandasnya lagi.
Menurut Madjid, anggaran pilgub sampai yang dibahas di internal antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Malut masih terjadi perselisihan atau tarik menarik. Sehingga belum menetapkan kepastikan alokasi anggaran Pilgub Maut putaran kedua ini kapan direalisasikan.
Menurutnya TAPD mau anggaran Pilgub kedua ini masuk pada APBD Perubahan. Sementara DPRD ingin agar anggaran tersebut mendahului APBD.
"Prinsipnya kita yang penting anggaran bisa disiapkan. Nanti kapan pelaksanaannya itu kan dari KPU. KPU yang punya ranah soal ini,” ujar Majid, kepada wartawan, Senin (2/9/2013).
Ketua TAPD Pemprov Malut ini menjelaskan kepastian kapan direalisasi anggaran Pilgub ini sangatlah bergantung pada kesepakatan Banggar DPRD Malut. Karena melalui mekanisme atau undang-undang yang ada anggaran Pilgub bisa direalisasi sebelum atau bahkan setelah APBD Perubahan 2013.
“Itu tergantung dengan kesepakatan DPRD. Sekarang juga bisa, di perubahan juga bisa. Jadi tidak ada masalah,” cetusnya.
Lalu kenapa pemotongan 10 persen anggaran SKPD yang sampai saat ini belum direalisasikan?. “Kan anggaran saja yang belum ada kan. Kita sudah rapat tadi dengan Bangar DPRD dan KPD. dari SKPD juga ada yang tidak bisa menyediakan 10 persen dan ada yang bisa 10 persen. Jadi nanti hari Selasa (besok) setelah konsultasi dengan BPK baru kita lihat lagi,” tandasnya lagi.
(rsa)
