Demi mobil camat, Pemkab Bone siapkan Rp5,8 M
Minggu, 01 September 2013 - 14:29 WIB
Demi mobil camat, Pemkab Bone siapkan Rp5,8 M
A
A
A
Sindonews.com - Dalam waktu dekat, para camat di Kabupaten Bone bakal menikmati mobil dinas baru. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Bone sudah menganggarkan pembelian 27 unit mobil dinas merk Daihatsu Rush sebesar Rp5,8 miliar.
Pengajuan anggaran tersebut sudah diusulkan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) untuk pengadaan kendaraan mobil dinas.
Untuk jenis mobilnya, para camat akan menggunakan mobil merek Daihatsu Rush dengan model dan perkiraan harga mencapai Rp200 jutaan. Sebelumnya, para camat memakai Toyota Kijang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bone, Andi Surya Dharma, mengatakan jika usulan mobil randis tersebut menelan dana sebesar Rp5 miliar lebih sebagai kendaraan operasional para camat.
Dan mobil Toyota Kijang sebagai penggantinya itu nantinya akan dipakai sebagai kendaraan operasional ambulans untuk masyarakat membutuhkannya. Meski demikian, pembahasan usulan mobdis itu kini sudah dibahas di legislasi apakah direalisasikan atau ditolak.
"Mobil yang lama itu sudah tidak bisa difungsikan menunjang kinerja aparat dan rencananya kita akan tempatkan di kantor Kecamatan untuk melayani warga membutuhkan, kasihan jika tidak ada mobil ambulans," kata Andi Surya Dharma kepada Koran Sindo melalui via ponselnya, Minggu, (1/9/2013).
Pengajuan anggaran tersebut sudah diusulkan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) untuk pengadaan kendaraan mobil dinas.
Untuk jenis mobilnya, para camat akan menggunakan mobil merek Daihatsu Rush dengan model dan perkiraan harga mencapai Rp200 jutaan. Sebelumnya, para camat memakai Toyota Kijang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bone, Andi Surya Dharma, mengatakan jika usulan mobil randis tersebut menelan dana sebesar Rp5 miliar lebih sebagai kendaraan operasional para camat.
Dan mobil Toyota Kijang sebagai penggantinya itu nantinya akan dipakai sebagai kendaraan operasional ambulans untuk masyarakat membutuhkannya. Meski demikian, pembahasan usulan mobdis itu kini sudah dibahas di legislasi apakah direalisasikan atau ditolak.
"Mobil yang lama itu sudah tidak bisa difungsikan menunjang kinerja aparat dan rencananya kita akan tempatkan di kantor Kecamatan untuk melayani warga membutuhkan, kasihan jika tidak ada mobil ambulans," kata Andi Surya Dharma kepada Koran Sindo melalui via ponselnya, Minggu, (1/9/2013).
(ysw)
