Giliran buruh demo kantor Jokowi
Jum'at, 30 Agustus 2013 - 14:10 WIB
Giliran buruh demo kantor Jokowi
A
A
A
Sindonews.com - Setelah didemo sopir Metro Mini, kantor Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo kini didemo puluhan buruh. Mereka menuntut agar janji Jokowi selama masa kampanye yang akan memperjuangkan nasib buruh, termasuk menindak pengusaha yang tidak memberi gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta.
"Katanya pro rakyat. Katanya mau kasih pelayanan yang bagus. Katanya mau sanksi pengusaha nakal yang enggak bayar gaji sesuai UMP. Mana buktinya?.
Jokowi cuma bagus di TV saja," teriak salah satu pendemo di Balai kota, Jumat (30/8/2013).
Di lokasi yang sama, Koordinator Aksi sekaligus Ketua Serikat Pekerja Perusahaan Farmasi, Taufan Rahutomo menjelaskan, kedatangannya bersama buruh ini dalam rangka meminta kejelasan mengenai rekomendasi izin pembuatan serikat pekerja di perusahaannya.
Pasalnya, rekomendasi yang dikeluarkan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok itu tidak digubris Disnaker Jakarta Timur.
"Kita sudah dapat rekomendasi dari Pak Ahok. Tapi rekomendasi itu enggak digubris. Makanya kami minta Jokowi koordinasi sama Ahok untuk menegur Disnaker Jakarta Timur," tegasnya.
Taufan mengutarakan, sesuai UU 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, izin harus dikeluarkan dalam waktu 21 hari. Namun hingga tiga bulan ini izin pembentukan serikat pekerja itu belum keluar. Padahal, pihaknya juga telah melampirkan rekomendasi dari Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
"Kita minta rekomendasi karena izin enggak keluar terus sampe sekarang. Dinas Tenaga Kerja, Jakarta Timur enggak pernah ada pejabatnya. Itu alasan staf menunda perizinan," bebernya.
"Katanya pro rakyat. Katanya mau kasih pelayanan yang bagus. Katanya mau sanksi pengusaha nakal yang enggak bayar gaji sesuai UMP. Mana buktinya?.
Jokowi cuma bagus di TV saja," teriak salah satu pendemo di Balai kota, Jumat (30/8/2013).
Di lokasi yang sama, Koordinator Aksi sekaligus Ketua Serikat Pekerja Perusahaan Farmasi, Taufan Rahutomo menjelaskan, kedatangannya bersama buruh ini dalam rangka meminta kejelasan mengenai rekomendasi izin pembuatan serikat pekerja di perusahaannya.
Pasalnya, rekomendasi yang dikeluarkan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok itu tidak digubris Disnaker Jakarta Timur.
"Kita sudah dapat rekomendasi dari Pak Ahok. Tapi rekomendasi itu enggak digubris. Makanya kami minta Jokowi koordinasi sama Ahok untuk menegur Disnaker Jakarta Timur," tegasnya.
Taufan mengutarakan, sesuai UU 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, izin harus dikeluarkan dalam waktu 21 hari. Namun hingga tiga bulan ini izin pembentukan serikat pekerja itu belum keluar. Padahal, pihaknya juga telah melampirkan rekomendasi dari Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
"Kita minta rekomendasi karena izin enggak keluar terus sampe sekarang. Dinas Tenaga Kerja, Jakarta Timur enggak pernah ada pejabatnya. Itu alasan staf menunda perizinan," bebernya.
(ysw)
