Dewan minta tarif haji tidak beratkan jamaah
Selasa, 27 Agustus 2013 - 15:56 WIB
Dewan minta tarif haji tidak beratkan jamaah
A
A
A
Sindonews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel meminta agar Panitia Pengelola Pemberangkatan Haji (PPIH) embarkasi Sultan Hasanuddin menetapkan tarif parkir yang tidak memberatkan masyarakat.
Anggota Komisi E DPRD Sulsel Devi Santi Erawati mengatakan, setiap tahun tarif parkir haji akan dipihak ketigakan. Namun demikian, pihaknya tidak terlalu mencampuri teknis penunjukan perusahaan jasa pengelola parkir di Asrama Haji Sudiang, Makassar.
Komisi E DPRD Sulsel menurutnya hanya melakukan fungsi pengawasan proses tendernya dan menerima laporan dari Kanwil Depag Agama Sulsel. Hanya saja, dia berharap tarif yang ditetapkan oleh perusahaan parkir terpilih tidak terlalu membebani pengunjung asrama haji.
“Ini juga sebenarnya menjadi dilema, satu sisi jika terlalu mahal pasti akan membebani masyarakat. Tetapi di sisi lain jika terlalu murah juga khawatir akan membuat parkir semrawut setiap tahun pemberangkatan haji,” ungkapnya kepada wartawan, Selasa (27/8/2013).
Tahun lalu, tarif parkir yang dikenakan mencapai Rp50 ribu per satu mobil dan Rp10 ribu per satu motor. Karena itu, dia meminta, agar tingginya tarif dapat diimbagi dengan pengaturan kendaraan agar kemacetan panjang disekitar lokasi saat musim keberangkatan haji dapat dihindari.
Pihaknya juga belum mendapat bocoran, apakah ada kenaikan tariff atau tidak tahun ini. Untuk itu, dia meminta, pengelola parkir tidak usah lagi memungut kepada setiap pengunjung. Karena ini bersifat dobel dan bisa saja memberatkan masyarakat yang ingin melepas keluarga mereka ke tanah suci.
“Kita juga sangat berharap kalau sudah tarif resmi, maka jangan sampai ada kebocoran yang dimanfaatkan oleh oknum dengan menaikkan tarif sepihak sampai 2 atau 3 kali lipat,” katanya.
Di bagian lain, dia juga meminta agar petugas menghindari sikap arogan dan menggunakan baju koko agar lebih menunjukkan suasana yang Islami.
Sementara itu, Kepala Humas kementrian Agama wilayah Sulawesi Selatan Ahmad Husain mengatakan, semua mekanisme pengelolaan haji akan diserahkan ke panitia yang akan segera dibentuk.
“Yang jelas siapapun pemenang tender tentu kita berharap agar pelaksanan dan pelayanan tahun ini jauh lebih baik dibanding tahun lalu,” jelasnya.
Anggota Komisi E DPRD Sulsel Devi Santi Erawati mengatakan, setiap tahun tarif parkir haji akan dipihak ketigakan. Namun demikian, pihaknya tidak terlalu mencampuri teknis penunjukan perusahaan jasa pengelola parkir di Asrama Haji Sudiang, Makassar.
Komisi E DPRD Sulsel menurutnya hanya melakukan fungsi pengawasan proses tendernya dan menerima laporan dari Kanwil Depag Agama Sulsel. Hanya saja, dia berharap tarif yang ditetapkan oleh perusahaan parkir terpilih tidak terlalu membebani pengunjung asrama haji.
“Ini juga sebenarnya menjadi dilema, satu sisi jika terlalu mahal pasti akan membebani masyarakat. Tetapi di sisi lain jika terlalu murah juga khawatir akan membuat parkir semrawut setiap tahun pemberangkatan haji,” ungkapnya kepada wartawan, Selasa (27/8/2013).
Tahun lalu, tarif parkir yang dikenakan mencapai Rp50 ribu per satu mobil dan Rp10 ribu per satu motor. Karena itu, dia meminta, agar tingginya tarif dapat diimbagi dengan pengaturan kendaraan agar kemacetan panjang disekitar lokasi saat musim keberangkatan haji dapat dihindari.
Pihaknya juga belum mendapat bocoran, apakah ada kenaikan tariff atau tidak tahun ini. Untuk itu, dia meminta, pengelola parkir tidak usah lagi memungut kepada setiap pengunjung. Karena ini bersifat dobel dan bisa saja memberatkan masyarakat yang ingin melepas keluarga mereka ke tanah suci.
“Kita juga sangat berharap kalau sudah tarif resmi, maka jangan sampai ada kebocoran yang dimanfaatkan oleh oknum dengan menaikkan tarif sepihak sampai 2 atau 3 kali lipat,” katanya.
Di bagian lain, dia juga meminta agar petugas menghindari sikap arogan dan menggunakan baju koko agar lebih menunjukkan suasana yang Islami.
Sementara itu, Kepala Humas kementrian Agama wilayah Sulawesi Selatan Ahmad Husain mengatakan, semua mekanisme pengelolaan haji akan diserahkan ke panitia yang akan segera dibentuk.
“Yang jelas siapapun pemenang tender tentu kita berharap agar pelaksanan dan pelayanan tahun ini jauh lebih baik dibanding tahun lalu,” jelasnya.
(san)
