Tolak pemimpin perempuan, Jokowi-Ahok diskriminasi
Kamis, 22 Agustus 2013 - 14:45 WIB
Tolak pemimpin perempuan, Jokowi-Ahok diskriminasi
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan, penolakan sebagian warga terhadap Lurah perempuan dan protestan (non muslim) di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, merupakan bentuk intoleransi dan diskriminasi atas dasar jenis kelamin dan agama.
Dia juga mengatakan, hal tersebut merupakan ujian bagi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) guna menyelesaikan kasus intoleransi.
"Kasus diskriminasi berlapis ini merupakan ujian kedua Jokowi-Ahok mengatasi persoalan intoleransi agama di Jakarta. Sebelumnya, pada Februari 2013, kasus intoleransi di Tambora Jakbar juga belum diatasi dengan baik," kata dia dalam rilis yang diterima Sindonews, di Jakarta, Kamis (22/8/2013).
Menurut dia, seharusnya kedua orang itu menegaskan, jika pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi dan undang-undang yang berlaku di negara ini.
"Jokowi-Ahok harus menegaskan posisinya, bahwa tata kelola pemerintahan dijalankan berdasarkan Konstitusi RI dan peraturan perundang-undangan," pungkasnya.
Maka itu, kata dia, Susan Jasmine Zulkifli (non muslim) mempunyai hak yang setara untuk menduduki jabatan tertentu. Jika aspirasi intoleransi warga dipenuhi Jokowi, maka dipastikan virus intoleransi serupa akan menyebar ke berbagai wilayah.
Dia juga mengatakan, hal tersebut merupakan ujian bagi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) guna menyelesaikan kasus intoleransi.
"Kasus diskriminasi berlapis ini merupakan ujian kedua Jokowi-Ahok mengatasi persoalan intoleransi agama di Jakarta. Sebelumnya, pada Februari 2013, kasus intoleransi di Tambora Jakbar juga belum diatasi dengan baik," kata dia dalam rilis yang diterima Sindonews, di Jakarta, Kamis (22/8/2013).
Menurut dia, seharusnya kedua orang itu menegaskan, jika pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi dan undang-undang yang berlaku di negara ini.
"Jokowi-Ahok harus menegaskan posisinya, bahwa tata kelola pemerintahan dijalankan berdasarkan Konstitusi RI dan peraturan perundang-undangan," pungkasnya.
Maka itu, kata dia, Susan Jasmine Zulkifli (non muslim) mempunyai hak yang setara untuk menduduki jabatan tertentu. Jika aspirasi intoleransi warga dipenuhi Jokowi, maka dipastikan virus intoleransi serupa akan menyebar ke berbagai wilayah.
(mhd)
