Pengamat: Dibiarkan, nanti ada Jokowi Center juga
Kamis, 15 Agustus 2013 - 17:14 WIB
Pengamat: Dibiarkan, nanti ada Jokowi Center juga
A
A
A
Sindonews.com - Terkait adanya pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang bermitra dengan Ahok Center, Pengamat Ekonomi Faisal Basri meminta Gubernur DKI Jakarta menegur Ahok Center. Karena jika didiamkan, akan bermunculan hal serupa yang meminta mengelola dana CSR.
"Mestinya semua dari kita harus menentang. Pak Jokowi juga harus mengingatkan, jangan sampai kalau dibiarkan nanti ada Jokowi Center, Gerindra Center, PDIP Center lainnya," katanya saat dihubungi, Kamis (15/08).
Ia menilai, sejauh ini kepemimpinan Jokowi-Ahok dianggap sudah lebih transpasran jika dibandingkan dengan era sebelumnya. Maka dari itu, gubernur dan wakilnya dihimbau agar tidak melakukan hal yang aneh.
"Makanya jangan aneh-anehlah, kita sayang sama mereka. Mereka sudah membuktikan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan pemimpin periode sebelumnya. Jangan dinodai dengan hal-hal kecil seperti ini," jelasnya.
Menurutnya, saat ini yang perlu dicari tahu siapa orang-orang di Ahok Center agar bisa dikeluarkan dari pengelolaan dana CSR.
"Yang jelas, kembalikanlah CSR ke dalam koridor sesungguhnya. CSR itu tanggungjawab perusahaan kepada masyarakat, kalau perusahaan ke negara kan pajak," bebernya.
"Mestinya semua dari kita harus menentang. Pak Jokowi juga harus mengingatkan, jangan sampai kalau dibiarkan nanti ada Jokowi Center, Gerindra Center, PDIP Center lainnya," katanya saat dihubungi, Kamis (15/08).
Ia menilai, sejauh ini kepemimpinan Jokowi-Ahok dianggap sudah lebih transpasran jika dibandingkan dengan era sebelumnya. Maka dari itu, gubernur dan wakilnya dihimbau agar tidak melakukan hal yang aneh.
"Makanya jangan aneh-anehlah, kita sayang sama mereka. Mereka sudah membuktikan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan pemimpin periode sebelumnya. Jangan dinodai dengan hal-hal kecil seperti ini," jelasnya.
Menurutnya, saat ini yang perlu dicari tahu siapa orang-orang di Ahok Center agar bisa dikeluarkan dari pengelolaan dana CSR.
"Yang jelas, kembalikanlah CSR ke dalam koridor sesungguhnya. CSR itu tanggungjawab perusahaan kepada masyarakat, kalau perusahaan ke negara kan pajak," bebernya.
(ysw)
