Sidang DKPP, ini kesaksian Ketua Umum Partai Kedaulatan
A
A
A
Sindonews.com - Sidang lanjutan kasus pencoretan pasangan Cagub - Cawagub Khoffifah Indar Parawansah - Herman S Sumawiredja (Khoffifah - Herman) di Pilkada Jawa Timur, menghadirkan saksi yang diduga menerima uang Rp3 miliar dari pasangan Cagub - Cawagub incumbent.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menghadirkan nama Denny Mukhtar Cilah Ketua Umum Partai Kedaulatan (PK) yang diduga menerima uang tersebut untuk menarik dukungan dari Khoffifah-Herman.
Dalam kesaksiannya, Denny mengatakan, bermula dari keinginan pengurus Partai Kedaulatan yang ingin memutuskan mendukung salah satu calon dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur. Saat itu dirinya menyerahkan kepada pengurus partai untuk menentukkan pilihannya. Menurutnya, asal sejalan dengan asas partai maka Dewan Pimpinan Pusat (DPP) akan mendukung.
"Saya katakan terserah (dukungan pilgub), mau sapi, mau monyet terserah tapi ikut aturan partai. Tapi saya kasih tahu, saya katakan ada dua dukungan idelogis atau strategis, kalau ideologis saya all out kita dukung, kalo strategis saya bilang terserah," ujar Denny, di ruang sidang DKPP, Jakarta, Jumat (26/7/2013).
Dia menuturkan, dirinya melihat pengurus partai PK di Jawa Timur bermasalah dalam menentukkan pilihan Cagub-Cawagub sehingga dikhawatirkan menjadi pecah dukungan. Selanjutnya, Denny meminta dibentuk kepengurusan baru dan memutuskan mendukung pasangan Khoffifah-Herman.
"Saya lihat pengurus partai di Jawa Timur itu bermasalah. Maka saya bikin kepengurusan lagi. Kepengurusan baru mendukung kubu Khoffifah," ungkapnya.
Selanjutnya, kata Denny, ada pihak yang menamakan diri Aliansi Partai Non Parlemen (APNP) yang tidak diketahui sebelumnya aliansi tersebut. Konon, APNP diduga sebagai pihak yang mengkoordinir APNP untuk mendukung cagub incumbent.
Pihak APNP diceritakan Denny sebagai pihak yang inten menghubungi dirinya untuk menarik dukungan pasangan bagi Khoffifah-Herman dengan imbalan uang dari Rp500 juta sampai Rp3 miliar.
"Namun belakangan ceritanya saya sering dihubungi mendapat ancaman dan sms dari orang yang mengaku dari kubu incumbent yang menawarkan saya uang dari Rp500 juta sampai Rp3 miliar untuk pindah dukungan ke kubu incumbent, orang yang hubungi saya itu mengaku orang incumbent," imbuhnya.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menghadirkan nama Denny Mukhtar Cilah Ketua Umum Partai Kedaulatan (PK) yang diduga menerima uang tersebut untuk menarik dukungan dari Khoffifah-Herman.
Dalam kesaksiannya, Denny mengatakan, bermula dari keinginan pengurus Partai Kedaulatan yang ingin memutuskan mendukung salah satu calon dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur. Saat itu dirinya menyerahkan kepada pengurus partai untuk menentukkan pilihannya. Menurutnya, asal sejalan dengan asas partai maka Dewan Pimpinan Pusat (DPP) akan mendukung.
"Saya katakan terserah (dukungan pilgub), mau sapi, mau monyet terserah tapi ikut aturan partai. Tapi saya kasih tahu, saya katakan ada dua dukungan idelogis atau strategis, kalau ideologis saya all out kita dukung, kalo strategis saya bilang terserah," ujar Denny, di ruang sidang DKPP, Jakarta, Jumat (26/7/2013).
Dia menuturkan, dirinya melihat pengurus partai PK di Jawa Timur bermasalah dalam menentukkan pilihan Cagub-Cawagub sehingga dikhawatirkan menjadi pecah dukungan. Selanjutnya, Denny meminta dibentuk kepengurusan baru dan memutuskan mendukung pasangan Khoffifah-Herman.
"Saya lihat pengurus partai di Jawa Timur itu bermasalah. Maka saya bikin kepengurusan lagi. Kepengurusan baru mendukung kubu Khoffifah," ungkapnya.
Selanjutnya, kata Denny, ada pihak yang menamakan diri Aliansi Partai Non Parlemen (APNP) yang tidak diketahui sebelumnya aliansi tersebut. Konon, APNP diduga sebagai pihak yang mengkoordinir APNP untuk mendukung cagub incumbent.
Pihak APNP diceritakan Denny sebagai pihak yang inten menghubungi dirinya untuk menarik dukungan pasangan bagi Khoffifah-Herman dengan imbalan uang dari Rp500 juta sampai Rp3 miliar.
"Namun belakangan ceritanya saya sering dihubungi mendapat ancaman dan sms dari orang yang mengaku dari kubu incumbent yang menawarkan saya uang dari Rp500 juta sampai Rp3 miliar untuk pindah dukungan ke kubu incumbent, orang yang hubungi saya itu mengaku orang incumbent," imbuhnya.
(rsa)