BLSM Rp579 juta nganggur

Sindonews.com - Kantor Pos Solo Jawa Tengah mencatat 1.930 pemegang kartu perlindungan sosial (KPS) belum mengklaim uang bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) senilai Rp579 juta.

Sementara, sebanyak 205 KPS dikembalikan ke pusat karena gagal terdistribusi.

Kepala Kantor Pos Solo Achmad Chaerul Hadi mengatakan, perihal belum dibayarkannya BLSM senilai setengah miliar rupiah lebih bukan menjadi persoalan.

Sebab, pemerintah masih menyediakan waktu pembayaran BLSM sampai 2 Desember mendatang.

“Tidak akan hangus, tenang saja karena tetap dilayani (pembayaran) sampai 2 Desember. Kami melayani di seluruh kantor cabang dan di kantor Pos Gladak,” terangnya di Solo Selasa (23/7/2013)

Kantor Pos Solo bertugas mendistribusikan uang BLSM untuk 47.590 warga miskin pemegang KPS senilai Rp14,277 miliar asal Solo dan sekitarnya.

Untuk tahap pertama, tiap penerima berhak membawa pulang duit BLSM Rp300.000, yakni jatah Juni dan Juli dengan besaran masing-masing Rp150.000 per bulan.

Chaerul mengaku cukup sukar mendistribusikan duit kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) ini.

“Hampir separuh lebih jumlah petugas kantor pos berkutat menangani BLSM saat tahap pertama kemarin. Ini tidak efisien. Ke depannya akan kami lakukan cara yang lebih baik berdasarkan hasil evaluasi kemarin,” terangnya.

Selain menguras energi, distribusi BLSM di Solo juta tak sepenuhnya lancar. Sebayak 205 KPS gagal diterima penerima manfaat karena meninggal dunia, pindah, dan alamatnya tak terlacak.

Chaerul berharap hak-hak warga miskin ini dapat dialihkan ke warga miskin lain yang luput pendataan BLSM. Kondisi semacam ini akan dilaporkan ke Kementrian Sosial (Kemensos) agar ditindaklanjuti.

“Kami tidak melihat siapa yang mendapat dan tidak. Termasuk kemungkinan salah sasaran. Yang jelas kami mendistribusikan sesuai data dari pusat,” terangnya.

Meski ada 205 KPS gagal terantar, Chaerul mengklaim 99% dari 47.590 sasaran berhasil diterima warga penerima manfaat. Tahap pertama pembayaran BLSM diakuinya rawan terjadi gejolak di masyarakat.

Menurutnya, hal ini salah satu kendala selain juga akibat pembayaran dilakukan secara serentak di kantor-kantor cabang PT Pos.