Surat tak dibalas, Kulonprogo gelar Pilkades 2013
Senin, 08 Juli 2013 - 15:27 WIB
Surat tak dibalas, Kulonprogo gelar Pilkades 2013
A
A
A
Sindonews.com – Pemkab Kulonprogo meradang. Surat yang dikirimkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tak kunjung dibalas. Padahal, surat itu mempertanyakan masalah krusial, terkait penyelenggaraan pilkades, pada 2014.
“Kami sudah kirimkan suratnya sejak beberapa waktu lalu. Intinya kami mempertanyakan apakah boleh menggelar pilkades di tahun 2014. Karena, pada tahun itu juga ada pemilu legislatif dan Presiden. Tapi sampai sekarang tak dijawab juga,” ucap Asek I Kulonprogo Riyadi Sunarto, Senin (8/7/2013).
Menurut Didik, pihaknya sudah berupaya mencari jawaban atas surat yang dikirimkan. Pihaknya juga mencoba menjalin komunikasi lewat telepon. Namun, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa tetap tidak memberi jawaban. Mereka justru menunggu surat serupa dari daerah lain.
Didik mengaku kecewa karena jawaban Kemendagri terkesan bertele-tele. Semestinya, surat yang dikirim Kulonprogo segera direspons dan ditembuskan ke kabupaten lain di Indonesia. Sebab, terbuka kemungkinan daerah lain juga akan menggelar pilkades di tahun yang sama.
Dia menjelaskan, sambil menunggu jawaban, pihaknya terus mendorong Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahaan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPDPKB) agar mengupayakan pilkades digelar pada 2013 ini. Ini untuk mengantisipasi nantinya pada 2014, segala kegiatan pengumpulan massa tidak diperbolehkan.
Pemkab Kulonprogo mengirimkan surat ke Kemendagri menyusul adanya kekosongan jabatan 21 kepala desa. Kekosongan ini, karena kades memilih mundur demi menjadi calon anggota legislatif. Pemkab mengangkat pejabat sementara agar roda pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggu.
“Kami sudah kirimkan suratnya sejak beberapa waktu lalu. Intinya kami mempertanyakan apakah boleh menggelar pilkades di tahun 2014. Karena, pada tahun itu juga ada pemilu legislatif dan Presiden. Tapi sampai sekarang tak dijawab juga,” ucap Asek I Kulonprogo Riyadi Sunarto, Senin (8/7/2013).
Menurut Didik, pihaknya sudah berupaya mencari jawaban atas surat yang dikirimkan. Pihaknya juga mencoba menjalin komunikasi lewat telepon. Namun, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa tetap tidak memberi jawaban. Mereka justru menunggu surat serupa dari daerah lain.
Didik mengaku kecewa karena jawaban Kemendagri terkesan bertele-tele. Semestinya, surat yang dikirim Kulonprogo segera direspons dan ditembuskan ke kabupaten lain di Indonesia. Sebab, terbuka kemungkinan daerah lain juga akan menggelar pilkades di tahun yang sama.
Dia menjelaskan, sambil menunggu jawaban, pihaknya terus mendorong Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahaan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPDPKB) agar mengupayakan pilkades digelar pada 2013 ini. Ini untuk mengantisipasi nantinya pada 2014, segala kegiatan pengumpulan massa tidak diperbolehkan.
Pemkab Kulonprogo mengirimkan surat ke Kemendagri menyusul adanya kekosongan jabatan 21 kepala desa. Kekosongan ini, karena kades memilih mundur demi menjadi calon anggota legislatif. Pemkab mengangkat pejabat sementara agar roda pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggu.
(san)
