Ini yang sebabkan DPRD tahan kenaikan tarif

Ini yang sebabkan DPRD tahan kenaikan tarif
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi menolak adanya pernyataan bahwa DPRD DKI Jakarta yang mengulur-ulur keputusan kenaikan tarif angkutan umum di Jakarta.
Pasalnya sejak rapat bersama Dinas Perhubungan pemprov DKI Jakarta, Jumat 27 Juni 2013 lalu, sampai saat ini letter of commitment yang diminta oleh DPRD belum juga diserahkan oleh Dishub pada DPRD Jakarta.
"Ya, masalahnya bukan soal kita yang ulur-ulur tapi sampai saat ini commitment letter yang diminta DPRD belum juga diberikan Dishub ke kita," ujar M Sanusi, saat di hubungi Sindonews, Jumat 5 Juli 2013.
Sanusi juga berpendapat bahwa permintaan kenaikan tarif oleh Organda yang disetujui oleh Pemprov DKI Jakarta dinilai sangat tinggi karena melampaui semua daerah yang hanya 25 persen.
"Kenaikan tarif di Jakarta mencapai 50 persen akan memberatkan karena ini yang tertinggi di seluruh Indonesia," jelasnya.
Karena itu persoalannya, kata dia, hanya pada commitment letter yang belum diserahkan pihak Dishub yang berisi permintaan DPRD agar ada perbaikan pada sistem pelayanan angkutan umum.
Pasalnya sejak rapat bersama Dinas Perhubungan pemprov DKI Jakarta, Jumat 27 Juni 2013 lalu, sampai saat ini letter of commitment yang diminta oleh DPRD belum juga diserahkan oleh Dishub pada DPRD Jakarta.
"Ya, masalahnya bukan soal kita yang ulur-ulur tapi sampai saat ini commitment letter yang diminta DPRD belum juga diberikan Dishub ke kita," ujar M Sanusi, saat di hubungi Sindonews, Jumat 5 Juli 2013.
Sanusi juga berpendapat bahwa permintaan kenaikan tarif oleh Organda yang disetujui oleh Pemprov DKI Jakarta dinilai sangat tinggi karena melampaui semua daerah yang hanya 25 persen.
"Kenaikan tarif di Jakarta mencapai 50 persen akan memberatkan karena ini yang tertinggi di seluruh Indonesia," jelasnya.
Karena itu persoalannya, kata dia, hanya pada commitment letter yang belum diserahkan pihak Dishub yang berisi permintaan DPRD agar ada perbaikan pada sistem pelayanan angkutan umum.
(ysw)