10 rekomendasi Pansus LKPj DPRD Tana Toraja

Sindonews.com - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Tana Toraja tentang laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tana Toraja menghasilkan sepuluh rekomendasi setelah melakukan pembahasan sekitar satu bulan.

Sepuluh rekomendasi pansus LKPj kepada pemerintah kabupaten Tana Toraja itu disampaikan pansus LKPj melalui rapat paripurna dengan agenda mendengarkan laporan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tana Toraja tahun 2012.

“Pansus DPRD tentang LKPj sudah bekerja maksimal melakukan penelitian dan penilaian terhadap kinerja pemerintah kabupaten Tana Toraja tahun 2012 dibawah kepemimpinan bupati Theofilus Allorerung,” ujar Ketua Pansus DPRD tentang LKPj Bupati Tana Toraja, Yohanis Lintin Paembongan saat menyampaikan laporan hasil kerja pansus LKPj, Rabu (3/7/2013).

Yohanis menyatakan secara umum, pansus LKPj memberikan penilaian positif terhadap kinerja pemkab Tana Toraja selama tahun anggaran 2012.

Meski begitu, ada beberapa catatan yang harus menjadi perhatian dan pekerjaan rumah bagi bupati Theofilus Allorerung.

Dari hasil pembahasan LKPj Bupati tahun 2012, tim pansus DPRD menghasilkan sepuluh poin rekomendasi yang harus mendapat perhatian serius pemkab Tana Toraja.

Rekomendasi yang dihasilkan pansus LKPj diantaranya penyelesaian persoalan-persoalan yang terkait dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) wilayah Makassar.

Pansus DPRD merekomendasikan kepada pemerintah agar segera melakukan evaluasi aset yang valid sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) mengenai aset.

Rekomendasi pansus DPRD lainnya, terkait dengan Memorandum of Understanding (MoU) antara pemerintah kabupaten Tana Toraja dengan BPK mengenai pemberlakuan elektonik audit (e-udit).

Demi memaksimalkan akuntabilitas keuangan daerah maka pelaporan keuangan daerah harus menerapkan sistem aplikasi sepenuhnya. Pansus juga merekomendasikan kepada bupati segera mengambil langkah-langkah penyelesaian terhadap kemelut tiga tenaga honorer kategori satu (K1) yang dinyatakan tidak lolos sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

Beberapa rekomendasi yang juga dihasilkan pansus DPRD yakni meminta kepada bupati agar kepala SKPD yang kinerjanya tidak bagus, sesuai dengan rekomendasi BPK, direkomendasikan agar diganti dengan pejabat baru.

Begitu pula dengan pengisian terhadap beberapa jabatan lowong di lingkup pemerintah kabupaten Tana Toraja.

“Ada sepuluh rekoemndasi yang dihasilkan pansus DPRD terhadap penilaian LKPj Bupati tahun 2012. Rekomendasi pansus untuk perbaikan roda pemerintahan di kabupaten Tana Toraja,” ujarnya.

Di akhir laporan hasil kerjanya, tim pansus DPRD tentang LKPj Bupati mendorong pemerintah untuk melanjutkan atau menyelesaikan tiga megaproyek, yang saat ini sedang dibangun.

Tiga megaproyek tersebut yakni, pembangunan bandar udara (bandara) baru bertaraf internasional di kecamatan Mengkendek, pembangunan kawasan wisata agro Pango-Pango di kecamatan Makale Selatan, dan kawasan wisata religi Buntu Burake di kecamatan Makale.

Secara khusus pansus DPRD memberi apresiasi terhadap kinerja manajemen RSUD Lakipadada, yang sudah menunjukkan tanda-tanda positif.

“Kami berharap, tiga mega proyek yang sementara berlangsung di kabupaten Tana Toraja segera diselesaikan. Pembangunan tiga megaproyek tersebut sangat mendukung peningkatan sektor pariwisata Tana Toraja,” kata Yohanis Lintin.