Rekapitulasi suara Pilwakot Bandung diwarnai demo
Jum'at, 28 Juni 2013 - 10:55 WIB
Rekapitulasi suara Pilwakot Bandung diwarnai demo
A
A
A
Sindonews.com - Aksi demo mewarnai proses rekapitulasi perolehan hasil suara Pilwalkot Bandung 2013 di Bandung Convention Center (BCC), Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jawa Barat.
Massa berasal dari Gerakan Ganyang Mafia Hukum (GGMH) ini menilai, pelaksanaan Pilwakot Bandung berjalan buruk. Sembari membawa poster berisi kecaman, massa terus bernyanyi dan berorasi.
"Pilwalkot yang menggunakan uang rakyat sekira Rp56 miliar, sejak tahap pemutakhiran data dan daftar pemilih hingga pemungutan suara menyisakan banyak permasalahan," kata Koordinator GGMH, Torkis Parlaungan Siregar di luar area BCC, Jumat (28/6/2013).
Contoh lain adalah money politic yang dilakukan paslon tertentu dalam pilwalkot. Tapi tidak ada sanksi yang signifikan seolah-olah KPU dan Panwaslu tidak berdaya.
"Ada juga rusaknya sekira 28 ribu surat suara dan sekira 2 ribu surat suara yang telah dicoblos sebelum hari H. Itu sebuah pelanggaran pemilu yang berat," tegasnya.
Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dalam proses pilwalkot juga disinyalir ada kecurangan seperti pengadaan tinta (mudah hilang setelah dicuci) dan lelang yang tidak transparan.
KPU juga dinilai menghamburkan uang. Contohnya untuk pengundian nomor urut yang digelar di hotel bintang empat. Sedangkan Panwaslu yang mendapat anggaran sekira Rp15 miliar untuk mengawal pilwalkot, kinerjanya dinilai buruk.
Atas berbagai hal itu, GGMH menyatakan menolak penyelenggaraan Pilwalkot Bandung yang tidak jurdil, banyak kecurangan, pelanggaran, serta penegakkan hukum yang lemah.
Komisioner KPU dan Panwaslu pun diminta mengundurkan diri. "Komisioner KPU dan Panwaslu Kota Bandung sebaiknya segera mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik," tandas Torkis.
Massa berasal dari Gerakan Ganyang Mafia Hukum (GGMH) ini menilai, pelaksanaan Pilwakot Bandung berjalan buruk. Sembari membawa poster berisi kecaman, massa terus bernyanyi dan berorasi.
"Pilwalkot yang menggunakan uang rakyat sekira Rp56 miliar, sejak tahap pemutakhiran data dan daftar pemilih hingga pemungutan suara menyisakan banyak permasalahan," kata Koordinator GGMH, Torkis Parlaungan Siregar di luar area BCC, Jumat (28/6/2013).
Contoh lain adalah money politic yang dilakukan paslon tertentu dalam pilwalkot. Tapi tidak ada sanksi yang signifikan seolah-olah KPU dan Panwaslu tidak berdaya.
"Ada juga rusaknya sekira 28 ribu surat suara dan sekira 2 ribu surat suara yang telah dicoblos sebelum hari H. Itu sebuah pelanggaran pemilu yang berat," tegasnya.
Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dalam proses pilwalkot juga disinyalir ada kecurangan seperti pengadaan tinta (mudah hilang setelah dicuci) dan lelang yang tidak transparan.
KPU juga dinilai menghamburkan uang. Contohnya untuk pengundian nomor urut yang digelar di hotel bintang empat. Sedangkan Panwaslu yang mendapat anggaran sekira Rp15 miliar untuk mengawal pilwalkot, kinerjanya dinilai buruk.
Atas berbagai hal itu, GGMH menyatakan menolak penyelenggaraan Pilwalkot Bandung yang tidak jurdil, banyak kecurangan, pelanggaran, serta penegakkan hukum yang lemah.
Komisioner KPU dan Panwaslu pun diminta mengundurkan diri. "Komisioner KPU dan Panwaslu Kota Bandung sebaiknya segera mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik," tandas Torkis.
(lns)
