Mantan Panglima TNI tak setuju dengan BLSM
Kamis, 27 Juni 2013 - 20:33 WIB
Mantan Panglima TNI tak setuju dengan BLSM
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Dewan Pembinan Pandu Tani Indonesia (Patani) Jenderal (Purn) Djoko Santoso mengatakan, kebijakan pemerintah yang memberikan kompenasi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), kepada warga miskin dalam bentuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tidak tepat.
Menurutnya, bantuan tersebut tidak berdampak positif dan mendidik masyarakat. Sebaliknya, justru menjadikan masyarakat menjadi malas untuk berkarya. Karena, hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah.
“Pemberian kompensai subsidi BBM tersebut harusnya berupa kegiatan untuk meningkatkan kinerja masyarakat, seperti padat karya. Bukan seperti dalam wujud BLSM,” ujar mantan Panglima TNI di sela-sela pelantikan Pandu Tani Indonesia (Patani) wilayah DIY, Ndalem Joyukusuman, Yogyakarta, Kamis (27/6/2013).
Ditambahkan dia, BLSM sebenarnya bisa diberikan. Namun, khusus bagi warga yang benar-benar sudah tidak dapat melakukan aktivitas atau memiliki keterbatasan yang tidak memungkinan dapat mengerjakan kegiatan produktif. Sehingga, memang layak untuk mendapatkan bantuan tunai.
“Karena itu, kami tidak setuju dengan pemberian BLSM itu,” paparnya.
Djoko menjelaskan, selain dalam bentuk padat karya, baik membangun dan memperbaiki infrastruktur, BLSM juga dapat diwujudkan dalam program-program kreatif. Dengan langkah ini, bukan saja akan meningkatkan kesejahteraan warga. Namun juga menekan jumlah urbanisasi warga desa ke kota.
“Hal-hal ini yang harusnya dilakukan pemerintah, yaitu membuat kebijakan strategi dan program yang berguna bagi warga, di antaranya bagaimana membuat warga kreatif,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah juga harus pandai dalam mengkalkulasi terhadap kebuthan dan kelancaran bantuan kepada masyarakat. Termasuk mengendalikan inflasi terhadap kebutuhan pokok, pasca kenaikan harga BBM, serta melakukan penelitian untuk pengembangan makanan altenatif.
Menurutnya, bantuan tersebut tidak berdampak positif dan mendidik masyarakat. Sebaliknya, justru menjadikan masyarakat menjadi malas untuk berkarya. Karena, hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah.
“Pemberian kompensai subsidi BBM tersebut harusnya berupa kegiatan untuk meningkatkan kinerja masyarakat, seperti padat karya. Bukan seperti dalam wujud BLSM,” ujar mantan Panglima TNI di sela-sela pelantikan Pandu Tani Indonesia (Patani) wilayah DIY, Ndalem Joyukusuman, Yogyakarta, Kamis (27/6/2013).
Ditambahkan dia, BLSM sebenarnya bisa diberikan. Namun, khusus bagi warga yang benar-benar sudah tidak dapat melakukan aktivitas atau memiliki keterbatasan yang tidak memungkinan dapat mengerjakan kegiatan produktif. Sehingga, memang layak untuk mendapatkan bantuan tunai.
“Karena itu, kami tidak setuju dengan pemberian BLSM itu,” paparnya.
Djoko menjelaskan, selain dalam bentuk padat karya, baik membangun dan memperbaiki infrastruktur, BLSM juga dapat diwujudkan dalam program-program kreatif. Dengan langkah ini, bukan saja akan meningkatkan kesejahteraan warga. Namun juga menekan jumlah urbanisasi warga desa ke kota.
“Hal-hal ini yang harusnya dilakukan pemerintah, yaitu membuat kebijakan strategi dan program yang berguna bagi warga, di antaranya bagaimana membuat warga kreatif,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah juga harus pandai dalam mengkalkulasi terhadap kebuthan dan kelancaran bantuan kepada masyarakat. Termasuk mengendalikan inflasi terhadap kebutuhan pokok, pasca kenaikan harga BBM, serta melakukan penelitian untuk pengembangan makanan altenatif.
(san)
