Relokasi penghuni TPI, Wabup Amdo diprotes nelayan
A
A
A
Sindonews.com - Kedatangan Wakil Bupati Bone Ambo Dalle di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), di Kelurahan Lonrae Kecamatan Tanete Riattang Timur, untuk memindahkan para pedagang dan pengusaha ikan ke Pasar Bajoe, rupanya tidak disambut baik.
Sejumlah penghuni TPI Lonrae menolak untuk dipindahkan dengan alasan Pasar Bajoe yang dibangun oleh pemerintah sejak tahun 2011, belum rampung dan kondisi memprihatinkan.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Bone H Abbas mengatakan, bahwa bukannya tidak mau pindah melainkan kondisi pasar Bajoe yang tidak representatif untuk ditempati. Selain itu, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) juga adalah salah satu ikon aktifitas penjualan ikan, dari berbagai penjuru nelayan yang menjualkan ikannya.
"Pak Wakil tadi pagi datang di TPI mengajak nelayan untuk pindah, tapi kami menolak dan tidak ada pemberitahuan sebelumnya, jika hal ini berlanjut maka kami akan melakukan upaya hukum" kata Abbas kepada wartawan, di Makassar, Kamis (27/6/2013).
Keributan antara Wakil Bupati Bone dan sejumlah pedagang dan pengusaha ikan di wilayah TPI tersebut, dibenarkan oleh Pemerintah Kecamatan Tanete Riattang Timur. Menurut Sekcamnya, Ngenre bahwa Wakil Bupati Bone melakukan kunjungan ke lokasi TPI pada pagi hari sekira pukul 07.00, Wita.
Menurutnya, sejumlah pedagang dan pengusaha ikan memang menolak untuk pindah dengan alasan lokasi pasar Bajoe yang menelan anggaran sekitar Rp11 miliar itu tidak kondusif.
"Sepengetahuan saya tidak ada surat atau pemberitahuan yang masuk ke pemerintah Kecamatan, Jadi saya belum tahu kalau ada pemindahan pedagang ke pasar Bajoe," kata Ngenre saat dihubungi ponselnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bone Ambo Dalle enggan berkomentar lebih jauh dan hanya membenarkan kalau dia datang ke lokasi TPI untuk melakukan pemindahan. Akibat dari keributan itu, Bupati Bone HA Fahsar Padjalangi turun langsung melakukan pertemuan kepada para pedagang dan pengusaha di TPI Lonrae.
Sejumlah penghuni TPI Lonrae menolak untuk dipindahkan dengan alasan Pasar Bajoe yang dibangun oleh pemerintah sejak tahun 2011, belum rampung dan kondisi memprihatinkan.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Bone H Abbas mengatakan, bahwa bukannya tidak mau pindah melainkan kondisi pasar Bajoe yang tidak representatif untuk ditempati. Selain itu, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) juga adalah salah satu ikon aktifitas penjualan ikan, dari berbagai penjuru nelayan yang menjualkan ikannya.
"Pak Wakil tadi pagi datang di TPI mengajak nelayan untuk pindah, tapi kami menolak dan tidak ada pemberitahuan sebelumnya, jika hal ini berlanjut maka kami akan melakukan upaya hukum" kata Abbas kepada wartawan, di Makassar, Kamis (27/6/2013).
Keributan antara Wakil Bupati Bone dan sejumlah pedagang dan pengusaha ikan di wilayah TPI tersebut, dibenarkan oleh Pemerintah Kecamatan Tanete Riattang Timur. Menurut Sekcamnya, Ngenre bahwa Wakil Bupati Bone melakukan kunjungan ke lokasi TPI pada pagi hari sekira pukul 07.00, Wita.
Menurutnya, sejumlah pedagang dan pengusaha ikan memang menolak untuk pindah dengan alasan lokasi pasar Bajoe yang menelan anggaran sekitar Rp11 miliar itu tidak kondusif.
"Sepengetahuan saya tidak ada surat atau pemberitahuan yang masuk ke pemerintah Kecamatan, Jadi saya belum tahu kalau ada pemindahan pedagang ke pasar Bajoe," kata Ngenre saat dihubungi ponselnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bone Ambo Dalle enggan berkomentar lebih jauh dan hanya membenarkan kalau dia datang ke lokasi TPI untuk melakukan pemindahan. Akibat dari keributan itu, Bupati Bone HA Fahsar Padjalangi turun langsung melakukan pertemuan kepada para pedagang dan pengusaha di TPI Lonrae.
(san)