Ketua PKPI Depok dukung perjuangan guru honorer
Selasa, 25 Juni 2013 - 16:02 WIB
Ketua PKPI Depok dukung perjuangan guru honorer
A
A
A
Sindonews.com - Intimidasi yang didapat oleh belasan guru honorer di Depok yang menggelar demonstrasi menuntut diangkat menjadi PNS dianggap tidak manusiawi.
Ketua Dewan Pimpinan Kota Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) Kota Depok Rudi HM Samin mengatakan, ketika memperjuangkan nasib, guru tersebut justru dihadapkan pada dua pilihan, mengundurkan diri atau dipecat dari sekolah.
Aksi para guru honorer tersebut dinilai masih dalam koridor kewajaran. Sama sekali tidak melanggar etika sebagai seorang guru.
"Jika pemerintah ngotot memecat puluhan guru tersebut maka saya sarankan para guru membawa masalah itu ke meja hijau. Saya akan membantu dan menanggung seluruh biayanya," tegas Rudi di Depok, Selasa (25/6/2013).
Dia miris melihat nasib belasan guru honorer tersebut. Pasalnya, mereka belum menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Intimidasi yang diterima para guru dinilai sebagai sinyalemen mematikan demokrasi.
"Membawa bendera kuning sebagai simbol matinya nurani Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail, jangan juga diartikan mereka menghina wali kota. Mereka hanya menyuarakan apa yang mereka alami saat ini. Bendera kuning hanyalah simbol dari kematian," tutur Rudi.
Untuk itu dia mengimbau, agar para guru honorer yang memang sudah layak diangkat jadi PNS jangan takut untuk memperjuangkan haknya.
Rudi berharap, Pemkot Depok tidak main hakim sendiri dengan memberikan ancaman pemecatan kepada para guru honorer tersebut. Yang perlu diingat, kata dia, jasa para guru itu sangatlah besar terhadap kemajuan bangsa terutama Depok.
Sehingga sangat tidak elegan jika jasa mereka justru diabaikan begitu saja. "Jadi hargai profesi guru jangan malah disengsarakan," tutupnya.
Ketua Dewan Pimpinan Kota Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) Kota Depok Rudi HM Samin mengatakan, ketika memperjuangkan nasib, guru tersebut justru dihadapkan pada dua pilihan, mengundurkan diri atau dipecat dari sekolah.
Aksi para guru honorer tersebut dinilai masih dalam koridor kewajaran. Sama sekali tidak melanggar etika sebagai seorang guru.
"Jika pemerintah ngotot memecat puluhan guru tersebut maka saya sarankan para guru membawa masalah itu ke meja hijau. Saya akan membantu dan menanggung seluruh biayanya," tegas Rudi di Depok, Selasa (25/6/2013).
Dia miris melihat nasib belasan guru honorer tersebut. Pasalnya, mereka belum menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Intimidasi yang diterima para guru dinilai sebagai sinyalemen mematikan demokrasi.
"Membawa bendera kuning sebagai simbol matinya nurani Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail, jangan juga diartikan mereka menghina wali kota. Mereka hanya menyuarakan apa yang mereka alami saat ini. Bendera kuning hanyalah simbol dari kematian," tutur Rudi.
Untuk itu dia mengimbau, agar para guru honorer yang memang sudah layak diangkat jadi PNS jangan takut untuk memperjuangkan haknya.
Rudi berharap, Pemkot Depok tidak main hakim sendiri dengan memberikan ancaman pemecatan kepada para guru honorer tersebut. Yang perlu diingat, kata dia, jasa para guru itu sangatlah besar terhadap kemajuan bangsa terutama Depok.
Sehingga sangat tidak elegan jika jasa mereka justru diabaikan begitu saja. "Jadi hargai profesi guru jangan malah disengsarakan," tutupnya.
(mhd)
