Berapa kenaikan tarif angkutan, Jokowi bungkam
Senin, 24 Juni 2013 - 18:24 WIB
Berapa kenaikan tarif angkutan, Jokowi bungkam
A
A
A
Sindonews.com - Saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih menghitung berapa besar kenaikan tarif angkutan umum di Jakarta. Gubernur DKi Jakarta Joko Widodo masih bungkam mengenai kisaran kenaikan tarif tersebut.
"Berapa besaran kenaikannya, saya nggak bisa sampaikan. Nanti saja setelah final semuanya. Kita (Pempeov) itu ingin berada di tengah, di mana masyarakat enggak terbebani dan pengusaha juga enggak keberatan," katanya di Balai Kota DKI, Senin (24/6/2013).
Ia mengutarakan, sejauh ini pihaknya telah mensurvey sejumlah komponen yang akan naik setelah kebijakan tarif ini digulirkan. Di antaranya kenaikan solar, bensin, sparepart, ban, onderdil, gaji sopir, kernet dan lain sebagainya.
"Semua akan naik. Tapi mengenai tarif ideal masih belum selesai dan masih menunggu Organda," tukasnya.
Menurut Jokowi, terkait kebijakan penyesuaian tarif angkutan ini akan melihat kebijakan dari pemerintah pusat. Nantinya, ada hitung-hitungan dari Organda, Dishub DKI, DTKJ yang nantinya digodok lalu disahkan menjadi kebijakan.
"Soal supir nakal nakal yang menaikkan tarif sepihak telah mendahului kebijakan. Jangan seharusnya. Sanksinya nanti Dishub yang menjatuhkan," tutupnya.
"Berapa besaran kenaikannya, saya nggak bisa sampaikan. Nanti saja setelah final semuanya. Kita (Pempeov) itu ingin berada di tengah, di mana masyarakat enggak terbebani dan pengusaha juga enggak keberatan," katanya di Balai Kota DKI, Senin (24/6/2013).
Ia mengutarakan, sejauh ini pihaknya telah mensurvey sejumlah komponen yang akan naik setelah kebijakan tarif ini digulirkan. Di antaranya kenaikan solar, bensin, sparepart, ban, onderdil, gaji sopir, kernet dan lain sebagainya.
"Semua akan naik. Tapi mengenai tarif ideal masih belum selesai dan masih menunggu Organda," tukasnya.
Menurut Jokowi, terkait kebijakan penyesuaian tarif angkutan ini akan melihat kebijakan dari pemerintah pusat. Nantinya, ada hitung-hitungan dari Organda, Dishub DKI, DTKJ yang nantinya digodok lalu disahkan menjadi kebijakan.
"Soal supir nakal nakal yang menaikkan tarif sepihak telah mendahului kebijakan. Jangan seharusnya. Sanksinya nanti Dishub yang menjatuhkan," tutupnya.
(ysw)
