Tuntut pemberantasan korupsi, pemuda Sulbar demo DPRD
Kamis, 13 Juni 2013 - 17:38 WIB
Tuntut pemberantasan korupsi, pemuda Sulbar demo DPRD
A
A
A
Sindonews.com - Untuk kedua kalinya puluhan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Pemuda Sulawesi Barat (AP2SB) menggelar aksi unjuk rasa.
Kali ini mereka mengelar aksinya di DPRD Sulbar dengan tuntutan penuntasan sejumlah kasus korupsi di Dinas Perkebunan Sulbar senilai Rp25,6 miliar atas pengadaan bibit kakao Sometic Embryogensis (SE) tahun 2010.
Beberapa tokoh AP2SB bergantian berorasi. Mereka mendesak untuk bertemu dengan perwakilan DPRD Sulbar yang gedungnya sangat sunyi. Tidak seorangpun anggota Dewan yang berkantor. AP2SB menilai, kondisi ini membuktikan kemalasan para wakil rakyat yang menjadi kebiasaan buruk.
"Anggota Dewan alias wakil rakyat mestinya peka terhadap persoalan yang terjadi di masyarakat. Kami meminta DPRD Sulbar menjadi fasilitator ke institusi kejaksaan untuk menuntaskan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat Pemprov Sulbar dan beberapa kontraktor nakal," kata Koordinator Aksi, Nanan Wahidin, Kamis (13/6/2013).
Dia juga meminta DPRD Sulbar mempertegas komitmen pemerintah untuk melibatkan putra lokal dalam proses pembangunan.
Tuntutan lain mereka adalah legislatif Sulbar diminta mendesak Mendagri untuk melantik caretaker Bupati Mamuju Tengah (Mateng).
Sebagaimana aksi di Pemkab Mamuju, Rabu (12/6) lalu, AP2SB juga mengibarkan pakaian dalam wanita. Sebagai simbol lemahnya DPRD sulbar dalam melakukan pengawasan anggaran yang dikelola oleh pemerintah.
Kali ini mereka mengelar aksinya di DPRD Sulbar dengan tuntutan penuntasan sejumlah kasus korupsi di Dinas Perkebunan Sulbar senilai Rp25,6 miliar atas pengadaan bibit kakao Sometic Embryogensis (SE) tahun 2010.
Beberapa tokoh AP2SB bergantian berorasi. Mereka mendesak untuk bertemu dengan perwakilan DPRD Sulbar yang gedungnya sangat sunyi. Tidak seorangpun anggota Dewan yang berkantor. AP2SB menilai, kondisi ini membuktikan kemalasan para wakil rakyat yang menjadi kebiasaan buruk.
"Anggota Dewan alias wakil rakyat mestinya peka terhadap persoalan yang terjadi di masyarakat. Kami meminta DPRD Sulbar menjadi fasilitator ke institusi kejaksaan untuk menuntaskan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat Pemprov Sulbar dan beberapa kontraktor nakal," kata Koordinator Aksi, Nanan Wahidin, Kamis (13/6/2013).
Dia juga meminta DPRD Sulbar mempertegas komitmen pemerintah untuk melibatkan putra lokal dalam proses pembangunan.
Tuntutan lain mereka adalah legislatif Sulbar diminta mendesak Mendagri untuk melantik caretaker Bupati Mamuju Tengah (Mateng).
Sebagaimana aksi di Pemkab Mamuju, Rabu (12/6) lalu, AP2SB juga mengibarkan pakaian dalam wanita. Sebagai simbol lemahnya DPRD sulbar dalam melakukan pengawasan anggaran yang dikelola oleh pemerintah.
(rsa)
