Warga Ajangpulu tolak mantan Napi pimpin desanya
Senin, 10 Juni 2013 - 18:54 WIB
Warga Ajangpulu tolak mantan Napi pimpin desanya
A
A
A
Sindonews.com - Sedikitnya 76 warga Desa Ajangpulu, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, membubuhkan tanda tangan mendesak Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) segera dilaksanakan.
Pasalnya, mantan kepala desanya Sukanto Syam seorang mantan narapidana yang telah bebas hukuman selama 3 tahun dalam kasus pencabulan seorang mahasiswi tahun 2011 lalu ingin melanjutkan memimpin kembali desa tersebut.
Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Desa Kabupaten Bone, Andi Abubakar mengatakan surat dari warga itu ditembuskan kepihaknya agar dilakukan pembentukan panitia pemilihan kepala desa. Namun, ditengah isu desakan itu, sejumlah warga juga juga kontra yang meminta agar mantan kepala desanya yang vakum kemarin kembali diangkat.
"Kalau kita merujuk kepada undang-undang dan Perda sudah sesuai dengan pemberhentiannya mantan calon kades Sukanto Syam bahwa sesuai dengan KUHP ancaman 9 tahun yang telah cacat hukum. Meski, warga itu juga telah menyampaikan aspirasinya ke DPRD Bone dan kami siap memberikan keterangan," ujar Andi Abubakar kepada SINDO, Senin, (10/6/2013).
Andi Abubakar menambahkan, pemberhentian mantan kades Desa Ajangpulu Kecamatan Sibulue, Sukanto Syam sudah melalui prosedur dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Bone yang diambil alih pejabat desa setempat dengan berdasarkan perundang-perundangan. Kendati, jika Sukanto Syam yang keberatan dengan SK tersebut bisa melakukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Jika ada gugatan di PTUN tentu kita akan mempertimbangkan pelaksanaan pilkades sambil menunggu keputusan tetap," ujarnya.
Ditempat terpisah, sejumlah warga Desa Ajangpulu Kecamatan Sibulue juga melakukan pertemuan dengan DPRD Bone menuntut untuk mengembalikan mantan kepala desa mereka yang dipecat lantaran terlibat pidana di ruang rapat Komisi I DPRD Bone yang juga dihadiri antan Kepala Desa Ajangpulu Sukanto Syam.
Dalam aspirasinya, warga ini meminta DPRD Bone menyikap sikap pemerintah yang menerbitkan surat pemecatan Kepala Desa Ajangpulu Sukanto Syam yang diterbitkan sejak 22 September 2012 lantaran terlibat pidana dan menjalani vonis pengadilan negeri dengan vonis selama tiga tahun.
"Kami mempertanyakan sikap Pemkab yang mendesak desa kami untuk menggelar pemilihan namun sebagian warga menolak. Inikan bisa memicu keributan di desa kami," kata Wati.
Ia menjelaskan, pihak pemerintah mengeluarkan surat keputusan pemecatan kepada desa itu diterbitkan tanpa adanya pertimbangan akan kondisi di Desa Ajangpulu sehingga dapat berdampak buruk dalam proses pemilihan yang bersifat dipaksakan.
Pelaksana Tugas Ketua DPRD Bone Andi Irwandi Natsir saat menerima aspirasi warga ini mengatakan jika mengagendakan untuk dilakukan rapat kerja (raker) di komisi I yang membidanginya. Pihaknya belum bisa menentukan sikap karena akan dibicarakan lebih jauh dengan mengundang beberapa instansi untuk menjelaskan persoalan tersebut, katanya.
Pasalnya, mantan kepala desanya Sukanto Syam seorang mantan narapidana yang telah bebas hukuman selama 3 tahun dalam kasus pencabulan seorang mahasiswi tahun 2011 lalu ingin melanjutkan memimpin kembali desa tersebut.
Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Desa Kabupaten Bone, Andi Abubakar mengatakan surat dari warga itu ditembuskan kepihaknya agar dilakukan pembentukan panitia pemilihan kepala desa. Namun, ditengah isu desakan itu, sejumlah warga juga juga kontra yang meminta agar mantan kepala desanya yang vakum kemarin kembali diangkat.
"Kalau kita merujuk kepada undang-undang dan Perda sudah sesuai dengan pemberhentiannya mantan calon kades Sukanto Syam bahwa sesuai dengan KUHP ancaman 9 tahun yang telah cacat hukum. Meski, warga itu juga telah menyampaikan aspirasinya ke DPRD Bone dan kami siap memberikan keterangan," ujar Andi Abubakar kepada SINDO, Senin, (10/6/2013).
Andi Abubakar menambahkan, pemberhentian mantan kades Desa Ajangpulu Kecamatan Sibulue, Sukanto Syam sudah melalui prosedur dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Bone yang diambil alih pejabat desa setempat dengan berdasarkan perundang-perundangan. Kendati, jika Sukanto Syam yang keberatan dengan SK tersebut bisa melakukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Jika ada gugatan di PTUN tentu kita akan mempertimbangkan pelaksanaan pilkades sambil menunggu keputusan tetap," ujarnya.
Ditempat terpisah, sejumlah warga Desa Ajangpulu Kecamatan Sibulue juga melakukan pertemuan dengan DPRD Bone menuntut untuk mengembalikan mantan kepala desa mereka yang dipecat lantaran terlibat pidana di ruang rapat Komisi I DPRD Bone yang juga dihadiri antan Kepala Desa Ajangpulu Sukanto Syam.
Dalam aspirasinya, warga ini meminta DPRD Bone menyikap sikap pemerintah yang menerbitkan surat pemecatan Kepala Desa Ajangpulu Sukanto Syam yang diterbitkan sejak 22 September 2012 lantaran terlibat pidana dan menjalani vonis pengadilan negeri dengan vonis selama tiga tahun.
"Kami mempertanyakan sikap Pemkab yang mendesak desa kami untuk menggelar pemilihan namun sebagian warga menolak. Inikan bisa memicu keributan di desa kami," kata Wati.
Ia menjelaskan, pihak pemerintah mengeluarkan surat keputusan pemecatan kepada desa itu diterbitkan tanpa adanya pertimbangan akan kondisi di Desa Ajangpulu sehingga dapat berdampak buruk dalam proses pemilihan yang bersifat dipaksakan.
Pelaksana Tugas Ketua DPRD Bone Andi Irwandi Natsir saat menerima aspirasi warga ini mengatakan jika mengagendakan untuk dilakukan rapat kerja (raker) di komisi I yang membidanginya. Pihaknya belum bisa menentukan sikap karena akan dibicarakan lebih jauh dengan mengundang beberapa instansi untuk menjelaskan persoalan tersebut, katanya.
(rsa)
