IPW: Konflik Poso bergeser, warga vs Polisi
IPW: Konflik Poso bergeser, warga vs Polisi
A
A
A
Sindonews.com - Indosesia Police Watch (IPW) mendesak agar Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat untuk mencermati dan mengambil tindakan nyata untuk mengatasi konflik di Poso, Sulawesi Tengah.
Menurut Ketua Presidium IPW Neta S Pane, konflik di Poso mengisyaratkan jika permasalahan di Poso kini sudah bergeser antara warga dengan Polisi, dan bukan lagi warga dengan warga.
Berdasarkan catatannya, selama delapan bulan terakhir ada enam polisi tewas dan empat luka-luka dalam serangan yang dilakukan kelompok masyarakat yang disebut-sebut sebagai teroris di Poso.
Selain itu ada empat kantor polisi menjadi korban serangan bom sejak 16 Oktober 2012 hingga 3 Juni 2013. Bergesernya konflik Poso dari konflik antara warga menjadi konflik warga dengan polisi tentu menjadi hal yang sangat memprihatinkan.
"Untuk mengatasi hal ini tentu tidak bisa hanya mengandalkan Polri, dalam hal ini Polres Poso dan Polda Sulteng. Pemda Poso, Pemda Sulteng, dan pemerintah pusat harus ikut bekerja keras untuk segera mengatasi hal ini, dengan cara mengerahkan perangkat-perangkat untuk mencari akar masalah dan menyelesaikannya dengan pendekatan sosial," jelas Neta S Pane dalam rilisnya kepada Sindonews, Kamis (6/6/2013).
Menurutnya, hal itu penting dilakukan karena pendekatan represif yang dilakukan Polri selama ini terbukti belum mampu menyelesaikan masalah yang ada.
"Yang terjadi justru tingkat radikalisme di Poso semakin tinggi. Bahkan, menimbulkan dendam tersendiri bagi sebgian masyarakat trhadap polisi," sebut Neta.
Menurut Ketua Presidium IPW Neta S Pane, konflik di Poso mengisyaratkan jika permasalahan di Poso kini sudah bergeser antara warga dengan Polisi, dan bukan lagi warga dengan warga.
Berdasarkan catatannya, selama delapan bulan terakhir ada enam polisi tewas dan empat luka-luka dalam serangan yang dilakukan kelompok masyarakat yang disebut-sebut sebagai teroris di Poso.
Selain itu ada empat kantor polisi menjadi korban serangan bom sejak 16 Oktober 2012 hingga 3 Juni 2013. Bergesernya konflik Poso dari konflik antara warga menjadi konflik warga dengan polisi tentu menjadi hal yang sangat memprihatinkan.
"Untuk mengatasi hal ini tentu tidak bisa hanya mengandalkan Polri, dalam hal ini Polres Poso dan Polda Sulteng. Pemda Poso, Pemda Sulteng, dan pemerintah pusat harus ikut bekerja keras untuk segera mengatasi hal ini, dengan cara mengerahkan perangkat-perangkat untuk mencari akar masalah dan menyelesaikannya dengan pendekatan sosial," jelas Neta S Pane dalam rilisnya kepada Sindonews, Kamis (6/6/2013).
Menurutnya, hal itu penting dilakukan karena pendekatan represif yang dilakukan Polri selama ini terbukti belum mampu menyelesaikan masalah yang ada.
"Yang terjadi justru tingkat radikalisme di Poso semakin tinggi. Bahkan, menimbulkan dendam tersendiri bagi sebgian masyarakat trhadap polisi," sebut Neta.
(rsa)
Explore More