DPC Hanura Ciamis sambut baik koalisi 4 parpol

Senin, 03 Juni 2013 - 03:58 WIB
DPC Hanura Ciamis sambut...
DPC Hanura Ciamis sambut baik koalisi 4 parpol
A A A
Sindonews.com - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kabupaten Ciamis Tito Ahmad Setra menyambut baik penjajakan koalisis yang dilakukan empat partai politik (parpol). Terdapat tujuh isus trategis yang membuat kami bersepakat untuk duduk bersama.

"Pekan depan, kami akan duduk kembali khusus membicarakan pencalonan buapti dan wakil bupati," terang Tito di Ciamis, Jawa Barat, Minggu (2/6/2013).

Dia mengatakan, untuk teknis pencalonan akan diserahkan kepada masing-masing partai. Pekan depan, masing-masing partai sudah menyiapkan saran dan masukan termasuk orang-orang yang diusung masing-masing partai dalam pencalonan, mendatang.

"Sejumlah nama bakal calon yang diajukan tersebut akan dikaji oleh keempat partai, baik segi kelayakan, peluang dan figur calon. Berbagai aspek, akan dikaji dan mudah-mudahan bersatu sampai pendaftaran di KPU nanti,” pungkas"nya.

Sebelumnya, Empat partai di Kabupaten Ciamis mulai menjajaki koalisi menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) September 2013 mendatang. Keempat partai itu terdiri dari Partai Keadilan Sejaktera (PKS), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Keempat partai ini menyepakati mendeklarasikan diri dalam Gerakan Nurani, Bersatu Menuju Sejahtera (GNBMS). Deklarasi masing-masing dihadiri para ketua dari empat partai bertempat di Mulyasari, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis, kemarin. Hadir juga penggagas deklarasi wakil Ketua DPRD Ciamis Didi Sukardi.

Didi menjelaskan, deklarasi GNBMS menghasilkan tujuh poin isu strategis pembangunan Ciamis kedepan. Yaitu, perioritas pembangunan agribisni, perbaikan infrastruktur jalan kabupaten dan desa, profesionalisme SDM birokrat, peningkatan pelayanan Puskesmas dengan rawat inap serta menjadikan RSUD menjadi tipe B.

"Selanjutnya, kami juga menyepakati perbaikan dan peningkatan fasilitasi keagamaan seperti masjid, madrasah dan pesantren. Kemudian wajar Dikdas 12 tahun serta peningkatan investasi daerah," pungkas Didi.
(mhd)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.8541 seconds (0.1#10.140)