Jalan Kabupaten Sleman menyusut 300 KM
Kamis, 30 Mei 2013 - 17:53 WIB
Jalan Kabupaten Sleman menyusut 300 KM
A
A
A
Sindonews.com - Panjang jalan kabupaten di Sleman diusulkan berkurang sepanjang 300 kilometer (KM) dari panjang sebelumnya 1.085 KM. Sehingga dengan adanya penyusutan ini, nantinya panjang jalan kabupaten di Sleman tinggal 785 KM.
Untuk kepentingan tersebut, Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP) Sleman sedang melakukan pendataan ulang terhadap jalan-jalan yang statusnya jalan kabupaten.
Kepala Bidang Bina Marga DPUD Sleman Mirza Anfansury mengatakan selain untuk mengoptimalkan jalan kabupaten, langkah ini juga ada beberapa jalan kabupaten yang tidak sesuai dengan statusnya.
“Kami sekarang sedang melakukan inventarisasi terhadap jalan-jalan kabupatan yang ada di Sleman, untuk keperluan jalan mana saja yang akan diturunkan statusnya,” kata Mirza di kantornya, Rabu (30/5/2013).
Disamping itu, untuk status jalan kabupaten sendiri masih mengunakan surat keputusan (SK) gubernur, sehingga hasil dari inventarisasi tersebut, nantinya juga sebagai revisi dari SK gubernur dan untuk penetapan jalan kabupaten, bukan lagi menggunakan SK gubernur, melainkan SK bupati.
“Jalan kabupatan yang berpotensi untuk diturunkan statusnya, diantaranya sepi dan bukan jalan untuk untuk menghubungkan antar kecamatan ke kabupatan atau kecamatan lainnya serta ada juga yang statusnya naik menjadi jalan provinsi,” terangnya.
Untuk kepentingan tersebut, Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP) Sleman sedang melakukan pendataan ulang terhadap jalan-jalan yang statusnya jalan kabupaten.
Kepala Bidang Bina Marga DPUD Sleman Mirza Anfansury mengatakan selain untuk mengoptimalkan jalan kabupaten, langkah ini juga ada beberapa jalan kabupaten yang tidak sesuai dengan statusnya.
“Kami sekarang sedang melakukan inventarisasi terhadap jalan-jalan kabupatan yang ada di Sleman, untuk keperluan jalan mana saja yang akan diturunkan statusnya,” kata Mirza di kantornya, Rabu (30/5/2013).
Disamping itu, untuk status jalan kabupaten sendiri masih mengunakan surat keputusan (SK) gubernur, sehingga hasil dari inventarisasi tersebut, nantinya juga sebagai revisi dari SK gubernur dan untuk penetapan jalan kabupaten, bukan lagi menggunakan SK gubernur, melainkan SK bupati.
“Jalan kabupatan yang berpotensi untuk diturunkan statusnya, diantaranya sepi dan bukan jalan untuk untuk menghubungkan antar kecamatan ke kabupatan atau kecamatan lainnya serta ada juga yang statusnya naik menjadi jalan provinsi,” terangnya.
(ysw)
