Yayat : Ada misi terselubung dari hak interpelasi
Kamis, 30 Mei 2013 - 17:04 WIB
Yayat : Ada misi terselubung dari hak interpelasi
A
A
A
Sindonews.com – Kekisruhan yang terjadi dalam program Kartu Jakarta Sehat (KJS), yang merupakan salah satu program unggulan Jokowi-Ahok, dimanfaatkan oleh sejumlah politisi kebon sirih untuk melakukan pencemaran nama baik Pemerintahan Jakarta Baru. Hal itu diungkapkan pengamat sekaligus dosen Universitas Trisaksi Yayat Supriyatna.
Menurutnya, ada misi terselubung dari rencana DPRD DKI yang akan menggunakan hak interpelasinya, untuk menggulingkan Jokowi-Ahok terkait permasalahan KJS ini.
“Aksi sejumlah LSM yang melakukan penolakan terhadap KJS pun, merupakan aksi yang memiliki unsur politis,” kata Yayat kepada Sindonews, Kamis (30/5/2013).
Ia mengaku, jika dilakukan survey terhadap warga DKI, pasti hasil survey tersebut pasti masih membutuhkan KJS. Karena, KJS merupakan program unggulan Jokowi-Ahok yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.
“Coba ditanya kepada warga DKI, pasti mereka akan memilih KJS. Karena, KJS sangat membantu warga DKI untuk memenuhi kebutuhan kesehatan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, hak interpelasi yang akan digulirkan DPRD DKI salah kaprah. Pasalnya, permasalahan KJS hanyalah permasalahan sistem yang belum sempurna dan masih bisa disempurnakan.
“DPRD itu perwakilan rakyat apa perwakilan partai politik ?. Tidak usah ada demo tandingan, mari warga untuk tidak memilih partai yang menolak KJS,” tegasnya.
Menurutnya, ada misi terselubung dari rencana DPRD DKI yang akan menggunakan hak interpelasinya, untuk menggulingkan Jokowi-Ahok terkait permasalahan KJS ini.
“Aksi sejumlah LSM yang melakukan penolakan terhadap KJS pun, merupakan aksi yang memiliki unsur politis,” kata Yayat kepada Sindonews, Kamis (30/5/2013).
Ia mengaku, jika dilakukan survey terhadap warga DKI, pasti hasil survey tersebut pasti masih membutuhkan KJS. Karena, KJS merupakan program unggulan Jokowi-Ahok yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.
“Coba ditanya kepada warga DKI, pasti mereka akan memilih KJS. Karena, KJS sangat membantu warga DKI untuk memenuhi kebutuhan kesehatan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, hak interpelasi yang akan digulirkan DPRD DKI salah kaprah. Pasalnya, permasalahan KJS hanyalah permasalahan sistem yang belum sempurna dan masih bisa disempurnakan.
“DPRD itu perwakilan rakyat apa perwakilan partai politik ?. Tidak usah ada demo tandingan, mari warga untuk tidak memilih partai yang menolak KJS,” tegasnya.
(stb)
