UN amburadul, DPRD Toraja sindir Kemendikbud

Sindonews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Tana Toraja kecewa dengan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) SMA /SMK tahun ini yang dinilai amburadul.

“Kami kecewa dengan UN tahun ini karena pelaksanaannya terkesan dipaksakan oleh pemerintah pusat,” ujar Welem Sambolangi kepada wartawan saat memantau pelaksanaan UN hari kedua di sejumlah SMA/SMK di Makale, Jumat(19/4).

Dikatakan Welem, kekacauan pelaksanaan UN SMA/SMK di kabupaten Tana Toraja sudah terjadi dua tahun berturut-turut. Tahun lalu, pelaksanaan UN kacau lantaran kaset materi Listening Comprehension (LC) mata pelajaran Bahasa Inggris SMK di kabupaten Tana Toraja tertukar dengan daerah lain.

Akibat pertukaran soal itu, seluruh siswa SMK harus melaksanakan ujian susulan untuk mata pelajaran yang soalnya tertukar.

Tahun ini, kekacauan pelaksanaan UN di kabupaten Tana Toraja kembali terulang. Enam sekolah di Bumi Lakipadada tidak mendapat naskah soal dan lembar jawaban UN. Tetapi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tetap memaksakan UN dilaksanakan meski naskah soal difotokopi.

Menurut Welem, kekacauan UN tahun ini sangat merugikan siswa. Selain mempengaruhi psikologi siswa karena pelaksanaan UN tidak serentak dilaksanakan di semua sekolah penyelenggara. Siswa yang sekolahnya tidak mendapat naskah soal UN terpaksa menggunakan soal UN yang difotocopy.

“Siswa sudah sangat dirugikan dengan adanya kekacauan dalam pelaksanaan UN tahun ini,” jelas legislator Partai Golkar itu.

Welem mengatakan, agar kekacauan pelaksanaan UN tahun ini, DPRD sudah meminta kepada pemerintah kabupaten (Pemkab) Tana Toraja melalui dinas pendidikan (Disdik) setempat agar segera melayangkan surat pernyataan meminta jaminan kepada Kemendikbud agar kekacaun UN tidak akan merugikan siswa. DPRD juga siap menandatangani surat pernyataan tersebut.

“DPRD siap menandatangani surat pernyataan meminta kepastian dari Kemendikbud, kekacauan pelaksanaan UN tidak akan merugikan siswa,” tegasnya