Tiap desa dijanjikan dana Rp400 juta
Tiap desa dijanjikan dana Rp400 juta
A
A
A
Sindonews.com - Pemkab Sidoarjo bakal menambah anggaran perdesa sebesar Rp400 juta dalam APBD 2014. Hal ini dilakukan untuk mengakomodasi usulan pembangunan dari desa yang selama ini belum bisa direalisasikan.
Dana tambahan untuk pembangunan masing-masing desa tidak akan langsung diberikan ke pemerintah desa. Melainkan akan dimasukkan dalam anggaran di masing-masing kecamatan yang nilainya sebesar Rp8 miliar.
"Dana Rp8 miliar di tiap kecamatan itu akan disalurkan untuk pembangunan di desa-desa," ujar Wakil Bupati Sidoarjo MG Hadi Sutjipto, usai penutupan Diklat Sekdes di Markas Yon Arhanudse, Gedangan, Kamis (18/4/2013).
Hadi Sutjipto menambahkan, sebenarnya usulan pembangunan dari desa-desa sudah melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Namun, karena keterbatasan anggaran tidak bisa dialokasikan dalam APBD 2013. Kemudian, program pembangunan dari usulan desa, kemudian akan diakomodasi dalam APBD 2014.
Jika setiap kecamatan bakal dialokasian Rp8 miliar untuk pembangunan di desa, Pemkab harus menyediakan dana Rp144 miliar yang dibagikan ke 18 kecamatan. Selanjutnya, dana itu akan didistribusikan ke tiap tiap desa. Sedangkan jumlah desa di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 353 yang berarti tiap desa bakal mendapat Rp400 juta.
Tambahan anggaran pembangunam desa Rp 400 juta itu diluar anggaran hibah langsung berupa Block Grand yang sudah berjalan beberapa tahun ini.
"Kita berharap dengan adanya tambahan anggaran Rp 400 juta itu bisa memenuhi kebutuhan pembangunan di desa," tandas Hadi Sutjipto.
Mantan Asisten I Pemkab Sidoarjo itu menambahkan, untuk pembangunan desa rencananya ada anggaran 10 persen dana APBN untuk infrastruktur perdesaan. Anggaran 10 persen untuk infrastruktur desa mendapatkan dukungan dari paguyuban kepala desa dan juga mendapatkan dukungan mayoritas anggota DPR. Alokasi dana itu tinggal menunggu UU Desa yang masih digodok di Kementerian Dalam Negeri.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Warih Andono mengatakan, sudah seharusnya Pemkab Sidoarjo lebih memerhatikan pembangunan di desa.
"Selama ini banyak usulan pembangunan dari desa yang belum diakomodasi. Harusnya pemkab mementingkan pembangunan di desa," ujar politikus Golkar itu.
Warih menambahkan, saat jaring aspirasi masyarakat banyak keluhan dari warga jarena banyak infrastruktur di desa rusak. Selain, jalan juga penerangan jalan umum, belum lagi saluran irigasi. Untuk itulah, pemkab harus lebih mendahulukan pembangunan di desa-desa agar pembangunan lebih merata.
Dana tambahan untuk pembangunan masing-masing desa tidak akan langsung diberikan ke pemerintah desa. Melainkan akan dimasukkan dalam anggaran di masing-masing kecamatan yang nilainya sebesar Rp8 miliar.
"Dana Rp8 miliar di tiap kecamatan itu akan disalurkan untuk pembangunan di desa-desa," ujar Wakil Bupati Sidoarjo MG Hadi Sutjipto, usai penutupan Diklat Sekdes di Markas Yon Arhanudse, Gedangan, Kamis (18/4/2013).
Hadi Sutjipto menambahkan, sebenarnya usulan pembangunan dari desa-desa sudah melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Namun, karena keterbatasan anggaran tidak bisa dialokasikan dalam APBD 2013. Kemudian, program pembangunan dari usulan desa, kemudian akan diakomodasi dalam APBD 2014.
Jika setiap kecamatan bakal dialokasian Rp8 miliar untuk pembangunan di desa, Pemkab harus menyediakan dana Rp144 miliar yang dibagikan ke 18 kecamatan. Selanjutnya, dana itu akan didistribusikan ke tiap tiap desa. Sedangkan jumlah desa di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 353 yang berarti tiap desa bakal mendapat Rp400 juta.
Tambahan anggaran pembangunam desa Rp 400 juta itu diluar anggaran hibah langsung berupa Block Grand yang sudah berjalan beberapa tahun ini.
"Kita berharap dengan adanya tambahan anggaran Rp 400 juta itu bisa memenuhi kebutuhan pembangunan di desa," tandas Hadi Sutjipto.
Mantan Asisten I Pemkab Sidoarjo itu menambahkan, untuk pembangunan desa rencananya ada anggaran 10 persen dana APBN untuk infrastruktur perdesaan. Anggaran 10 persen untuk infrastruktur desa mendapatkan dukungan dari paguyuban kepala desa dan juga mendapatkan dukungan mayoritas anggota DPR. Alokasi dana itu tinggal menunggu UU Desa yang masih digodok di Kementerian Dalam Negeri.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Warih Andono mengatakan, sudah seharusnya Pemkab Sidoarjo lebih memerhatikan pembangunan di desa.
"Selama ini banyak usulan pembangunan dari desa yang belum diakomodasi. Harusnya pemkab mementingkan pembangunan di desa," ujar politikus Golkar itu.
Warih menambahkan, saat jaring aspirasi masyarakat banyak keluhan dari warga jarena banyak infrastruktur di desa rusak. Selain, jalan juga penerangan jalan umum, belum lagi saluran irigasi. Untuk itulah, pemkab harus lebih mendahulukan pembangunan di desa-desa agar pembangunan lebih merata.
(rsa)
Explore More