Gubernur Aceh dipanggil SBY
Rabu, 17 April 2013 - 17:52 WIB
Gubernur Aceh dipanggil SBY
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memanggil Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, ke Istana Kepresidenan, Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, SBY didampingi Wakil Presiden Boediono dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi.
Pertemuan yang hanya sekira satu jam tersebut, membahas seputar Qanun Nomor 3 Tahun 2013 mengenai Bendera dan Lambang Aceh.
"Pertemuan dengan bapak Presiden dan Wapres dan bapak Sudi Silalahi bagus sekali. Dalam pembicaraan kami lebih banyak tentang pembangunan di Aceh, kemudian apa yang diinginkan oleh Pemerintah Aceh kemajuannya dalam bidang ekonomi," ujar Gubernur Aceh, Zaini Abdullah di Kompleks Sekretariat Negara (Setneg), Jakarta, Rabu (17/4/2013).
Seperti diketahui, sebelumnya Pemerintah Provinsi Aceh mulai 25 Maret kemarin sudah menetapkan bendera dan lambang daerah mereka. Perdebatan muncul setelah diketahui bahwa bendera Provinsi Aceh menyerupai bendera milik Gerakan Aceh Merdeka.
Pemerintah Provinsi Aceh menyatakan bahwa penetapan lambang dan bendera ini sudah sesuai dengan aturan perundangan yang ada.
Dalam pertemuan tersebut, SBY didampingi Wakil Presiden Boediono dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi.
Pertemuan yang hanya sekira satu jam tersebut, membahas seputar Qanun Nomor 3 Tahun 2013 mengenai Bendera dan Lambang Aceh.
"Pertemuan dengan bapak Presiden dan Wapres dan bapak Sudi Silalahi bagus sekali. Dalam pembicaraan kami lebih banyak tentang pembangunan di Aceh, kemudian apa yang diinginkan oleh Pemerintah Aceh kemajuannya dalam bidang ekonomi," ujar Gubernur Aceh, Zaini Abdullah di Kompleks Sekretariat Negara (Setneg), Jakarta, Rabu (17/4/2013).
Seperti diketahui, sebelumnya Pemerintah Provinsi Aceh mulai 25 Maret kemarin sudah menetapkan bendera dan lambang daerah mereka. Perdebatan muncul setelah diketahui bahwa bendera Provinsi Aceh menyerupai bendera milik Gerakan Aceh Merdeka.
Pemerintah Provinsi Aceh menyatakan bahwa penetapan lambang dan bendera ini sudah sesuai dengan aturan perundangan yang ada.
(rsa)
