Kapolda : 60 persen preman berasal dari pengangguran
Jum'at, 12 April 2013 - 12:48 WIB
Kapolda : 60 persen preman berasal dari pengangguran
A
A
A
Sindonews.com - Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Putut Eko Bayuseno mengatakan, berdasarkan catatan pihaknya, hampir 60 persen pelaku tindak pindana termasuk preman, merupakan orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau pengangguran.
Atas dasar itulah, jajarannya membuat program peduli pengangguran sebagai langkah antisipasi muncul para preman dan pelaku kejahatan.
"Totalnya, sudah ada ribuan pengangguran ikut serta dalam program tersebut," katanya di Mapolda Metro Jaya, Jumat (12/04/2013).
Putut menjelaskan, dalam menyukseskan program ini, semua unsur dinilai harus bekerjasama membina pengangguran. Karena tidak menutup kemungkinan mereka memilih menjadi preman karena mendapatkan uang dengan cara mudah.
"Tugas saya adalah memelihara kamtibmas, melayani, dan melindungi masyarakat terkait maraknya premanisme. Saya yakin mereka tidak mau jadi preman, maka itu kita sama-sama harus mempersempit langkah itu dengan memberikan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya," tukasnya.
Sejauh ini, kata Putut, pihaknya masih terus menjalin koordinasi dengan pemerintah kota dan provinsi terkait pendataan jumlah pengangguran di seluruh wilayah. Lewat cara demikian, orang-orang tersebut akan diarahkan agar mengkuti program tersebut.
"Program ini kita evaluasi, seberapa efektif meminimalisir kriminalitas yang dilakukan para pelaku kejahatan, termasuk preman," tutupnya.
Atas dasar itulah, jajarannya membuat program peduli pengangguran sebagai langkah antisipasi muncul para preman dan pelaku kejahatan.
"Totalnya, sudah ada ribuan pengangguran ikut serta dalam program tersebut," katanya di Mapolda Metro Jaya, Jumat (12/04/2013).
Putut menjelaskan, dalam menyukseskan program ini, semua unsur dinilai harus bekerjasama membina pengangguran. Karena tidak menutup kemungkinan mereka memilih menjadi preman karena mendapatkan uang dengan cara mudah.
"Tugas saya adalah memelihara kamtibmas, melayani, dan melindungi masyarakat terkait maraknya premanisme. Saya yakin mereka tidak mau jadi preman, maka itu kita sama-sama harus mempersempit langkah itu dengan memberikan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya," tukasnya.
Sejauh ini, kata Putut, pihaknya masih terus menjalin koordinasi dengan pemerintah kota dan provinsi terkait pendataan jumlah pengangguran di seluruh wilayah. Lewat cara demikian, orang-orang tersebut akan diarahkan agar mengkuti program tersebut.
"Program ini kita evaluasi, seberapa efektif meminimalisir kriminalitas yang dilakukan para pelaku kejahatan, termasuk preman," tutupnya.
(stb)
