Tak hanya di Garut, tapi di seluruh Indonesia
A
A
A
Sindonews.com - Kepala Seksi Madrasah Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Garut, Jawa Barat (Jabar), Edi Imroni mengatakan, dana Bantuan Opersional Sekolah (BOS) belum cair dari pemerintahan. Bahkan, kata dia, tidak hanya di Garut, tapi di seluruh Indonesia.
"Dana yang baru cair itu hanya gaji untuk PNS (Pegawai Negeri Sipil) saja, yang lainnya belum ada yang cair baik BOS ataupun dana lainnya," katanya, di garut, Jabar, Kamis (11/4/2013).
Jumlah madrasah yang berhak mendapatkan dana BOS itu di antaranya sebanyak 260 Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan 241 Madrasah Tsanawiyah (MTs). Adaput total jumlah dana BOS untuk tahun ini sebesar Rp53 miliar.
"Yakni Rp19.833.520.000, untuk MI dan Rp33.351.840.000, untuk MTs. Banyak sekolah yang mengeluh. Bahkan mau ada yang demo segala karena menganggap uang BOS dikorupsi. Tapi saya tidak bisa berbuat banyak," tandasnya.
Sebelumnya, dana BOS untuk ratusan sekolah MI dan MTs di Kabupaten Garut, Jawa Barat, belum cair. Akibatnya, proses belajar mengajar yang berlangsung menjadi terhambat.
Kepala MI Toriqul Ilmi Kecamatan Banjarwangi Ahmad Nurul mengaku, keterlambatan pencairan dana BOS ini menyebabkan pemenuhan akan peralatan alat tulis untuk mengajar tidak optimal. Menurut dia, pihaknya tidak memiliki dana lain untuk dapat membeli alat tulis untuk kegiatan belajar mengajar.
"Kami tidak memiliki pemasukan lain selain dari dana BOS. Kami tidak pernah memungut biaya dari para orangtua santri. Makanya, dana BOS sangat penting bagi operasional pendidikan di sini (madrasah)," katanya.
Kondisi serupa juga dialami ditingkat MTs. Menurut Ketua Yayasan Al Barkah, Desa Neglasari, Kecamatan Pakenjeng, Deden Suparman menyatakan, kondisi ini berpengaruh terhadap persiapan ujian nasional siswa MTs yang akan digelar dua pekan mendatang.
Dia mengaku, banyak kegiatan siswa kelas 3 yang terbengkalai. Tak hanya itu, semangat mengajar sebagai guru juga mulai mengalami pernurunan.
"Karena para guru belum mendapatkan honor dari pihak sekolah. Sekarang juga kita lagi bingung harus membayar buat ujian nasional siswa dari mana, sementara utang kami sudah besar," ujarnya.
"Dana yang baru cair itu hanya gaji untuk PNS (Pegawai Negeri Sipil) saja, yang lainnya belum ada yang cair baik BOS ataupun dana lainnya," katanya, di garut, Jabar, Kamis (11/4/2013).
Jumlah madrasah yang berhak mendapatkan dana BOS itu di antaranya sebanyak 260 Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan 241 Madrasah Tsanawiyah (MTs). Adaput total jumlah dana BOS untuk tahun ini sebesar Rp53 miliar.
"Yakni Rp19.833.520.000, untuk MI dan Rp33.351.840.000, untuk MTs. Banyak sekolah yang mengeluh. Bahkan mau ada yang demo segala karena menganggap uang BOS dikorupsi. Tapi saya tidak bisa berbuat banyak," tandasnya.
Sebelumnya, dana BOS untuk ratusan sekolah MI dan MTs di Kabupaten Garut, Jawa Barat, belum cair. Akibatnya, proses belajar mengajar yang berlangsung menjadi terhambat.
Kepala MI Toriqul Ilmi Kecamatan Banjarwangi Ahmad Nurul mengaku, keterlambatan pencairan dana BOS ini menyebabkan pemenuhan akan peralatan alat tulis untuk mengajar tidak optimal. Menurut dia, pihaknya tidak memiliki dana lain untuk dapat membeli alat tulis untuk kegiatan belajar mengajar.
"Kami tidak memiliki pemasukan lain selain dari dana BOS. Kami tidak pernah memungut biaya dari para orangtua santri. Makanya, dana BOS sangat penting bagi operasional pendidikan di sini (madrasah)," katanya.
Kondisi serupa juga dialami ditingkat MTs. Menurut Ketua Yayasan Al Barkah, Desa Neglasari, Kecamatan Pakenjeng, Deden Suparman menyatakan, kondisi ini berpengaruh terhadap persiapan ujian nasional siswa MTs yang akan digelar dua pekan mendatang.
Dia mengaku, banyak kegiatan siswa kelas 3 yang terbengkalai. Tak hanya itu, semangat mengajar sebagai guru juga mulai mengalami pernurunan.
"Karena para guru belum mendapatkan honor dari pihak sekolah. Sekarang juga kita lagi bingung harus membayar buat ujian nasional siswa dari mana, sementara utang kami sudah besar," ujarnya.
(mhd)