Jika ada warga yang di Korea, laporkan kami
Selasa, 09 April 2013 - 16:48 WIB
Jika ada warga yang di Korea, laporkan kami
A
A
A
Sindonews.com - Panasnya suhu politik di Korea Selatan (Korsel) menyusul ancaman dari Korea Utara (Korut), mengundang keprihatinan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
Terkait hal tersebut, Dinsosnakertrans mengaku telah melakukan beberapa upaya, diantaranya berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Selain melakukan koordinasi dengan pemerintahan yang lebih atas, Dinas juga mengimbau agar masyarakat yang memiliki anggota keluarga di negara tersebut, segera melaporkan kepada dinas. Hal tersebut untuk memudahkan jika nantinya diperlukan adanya evakuasi sebagai dampak dari konflik di negera itu.
“Kami mengimbau masyarakat yang keluarganya bekerja di sana, segera melaporkan kepada kami. Ini untuk memudahkan kami berkoordinasi dengan pemerintah pusat, jika nantinya diperlukan adanya evakuasi,” kata Kepala Dinsosankertrans Kabupaten Majalengka, Eman Suherman, Selasa (9/4/2013).
Sementara itu, Kasi Pelatihan Produktifitas dan Penempatan Tenaga Kerja (P3TK) Dinsosnakertrans Thamrin Nurzaman mengaku pihaknya tidak mengetahui terkait kemungkinan terdapat warga Majalengka yang berkerja di sana. Pasalnya, dari data yang ada, jelas dia, tidak ada satupun yang menunjukkan terdapat TKI asal Majalengka yang berkerja di negara tersebut.
“Hingga April ini, dari data yang ada di Dinas, tidak terdapat warga Majalengka yang menjadi TKI di negara itu,” jelas dia.
Namun demikian, untuk memastikan apakah ada warga Majalengka yang bekerja di Korsel atau tidak, Thamrin mengaku pihaknya sudah mengirimkan surat kepada BNP2TKI. Adapun dari masyarakat sendiri, Thamrin mengaku hingga saat ini belum ada laporan dari masyarakat terkait anggota keluarganya yang bekerja di Korsel.
“Kami sudah mengirimkan surat ke BNP2TKI untuk memastikan apakah ada warga Majalengka yang menjadi TKI di sana atau tidak,” jelas dia.
“Untuk laporan dari masyarakat sendiri, kami belum menerima. Sehingga, kami belum mengetahui secara pasti apakan ada warga Majalengka yang menjadi TKI di sana atau tidak,” lanjut dia.
Terkait hal tersebut, Dinsosnakertrans mengaku telah melakukan beberapa upaya, diantaranya berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Selain melakukan koordinasi dengan pemerintahan yang lebih atas, Dinas juga mengimbau agar masyarakat yang memiliki anggota keluarga di negara tersebut, segera melaporkan kepada dinas. Hal tersebut untuk memudahkan jika nantinya diperlukan adanya evakuasi sebagai dampak dari konflik di negera itu.
“Kami mengimbau masyarakat yang keluarganya bekerja di sana, segera melaporkan kepada kami. Ini untuk memudahkan kami berkoordinasi dengan pemerintah pusat, jika nantinya diperlukan adanya evakuasi,” kata Kepala Dinsosankertrans Kabupaten Majalengka, Eman Suherman, Selasa (9/4/2013).
Sementara itu, Kasi Pelatihan Produktifitas dan Penempatan Tenaga Kerja (P3TK) Dinsosnakertrans Thamrin Nurzaman mengaku pihaknya tidak mengetahui terkait kemungkinan terdapat warga Majalengka yang berkerja di sana. Pasalnya, dari data yang ada, jelas dia, tidak ada satupun yang menunjukkan terdapat TKI asal Majalengka yang berkerja di negara tersebut.
“Hingga April ini, dari data yang ada di Dinas, tidak terdapat warga Majalengka yang menjadi TKI di negara itu,” jelas dia.
Namun demikian, untuk memastikan apakah ada warga Majalengka yang bekerja di Korsel atau tidak, Thamrin mengaku pihaknya sudah mengirimkan surat kepada BNP2TKI. Adapun dari masyarakat sendiri, Thamrin mengaku hingga saat ini belum ada laporan dari masyarakat terkait anggota keluarganya yang bekerja di Korsel.
“Kami sudah mengirimkan surat ke BNP2TKI untuk memastikan apakah ada warga Majalengka yang menjadi TKI di sana atau tidak,” jelas dia.
“Untuk laporan dari masyarakat sendiri, kami belum menerima. Sehingga, kami belum mengetahui secara pasti apakan ada warga Majalengka yang menjadi TKI di sana atau tidak,” lanjut dia.
(rsa)
