Jokowi cuci tangan, UMP kesepakatan Apindo & buruh
Selasa, 09 April 2013 - 04:34 WIB
Jokowi cuci tangan, UMP kesepakatan Apindo & buruh
A
A
A
Sindonews.com - Terkait penerapan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang ditetapkan Pemprov DKI Jakarta untuk buruh dan pengusaha, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, kesepakatan itu dicapai antara pihak pemerintah, Apindo dan buruh.
Gubernur mengaku, hanya bertugas melakukan tanda tangan, sebagai pengesahan dari hasil pertemuan tersebut.
“Apindo dan buruh yang menentukan. Apindo dan buruh sudah sepakat, dan hasil ya diserahkan kepada saya, lalu saya sahkan dengan menandatangani kesepakatan itu," ujar Jokowi, saat mengahdiri Munas Apindo ke-IX, Kuningan, Jakarta, Senin (8/4/2013).
Selain itu, Jokowi sekaligus mengkorfirmasi, bahwa selama ini pihak Pemprov tidak tahu menahu soal besaran upah, yang telah disepakati antara pihak buruh dan pengusaha. Jokowi mengklaim tidak pernah tahu kondisi kamar (forum) mereka.
"Pemprov tidak menentukan dan menetapkan. Jangan keliru. Artinya, itu sudah sepakat,” papar Jokowi.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI menetapkan besaran upah bagi buruh sebesar RP2,2 juta. Namun, belakangan terjadi penolakan dari berbagai kalangan pengusaha.
Sebagian pengusaha melakukan penangguhan UMP tersebut. Bukan itu saja, para pengusaha yang tergabung dalam Apindo pun sempat melayangkan ancaman, dengan melakukan eksodus besar-besaran ke luar Jakarta.
Gubernur mengaku, hanya bertugas melakukan tanda tangan, sebagai pengesahan dari hasil pertemuan tersebut.
“Apindo dan buruh yang menentukan. Apindo dan buruh sudah sepakat, dan hasil ya diserahkan kepada saya, lalu saya sahkan dengan menandatangani kesepakatan itu," ujar Jokowi, saat mengahdiri Munas Apindo ke-IX, Kuningan, Jakarta, Senin (8/4/2013).
Selain itu, Jokowi sekaligus mengkorfirmasi, bahwa selama ini pihak Pemprov tidak tahu menahu soal besaran upah, yang telah disepakati antara pihak buruh dan pengusaha. Jokowi mengklaim tidak pernah tahu kondisi kamar (forum) mereka.
"Pemprov tidak menentukan dan menetapkan. Jangan keliru. Artinya, itu sudah sepakat,” papar Jokowi.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI menetapkan besaran upah bagi buruh sebesar RP2,2 juta. Namun, belakangan terjadi penolakan dari berbagai kalangan pengusaha.
Sebagian pengusaha melakukan penangguhan UMP tersebut. Bukan itu saja, para pengusaha yang tergabung dalam Apindo pun sempat melayangkan ancaman, dengan melakukan eksodus besar-besaran ke luar Jakarta.
(stb)
