Tolak World Bank, Jokowi lawan dominasi asing
Senin, 08 April 2013 - 15:59 WIB
Tolak World Bank, Jokowi lawan dominasi asing
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan menilai, Indonesia tidak menganut sistem ekonomi liberal dan secara sadar ingin membatasi pengaruh modal asing dalam perekonomian nasional. Tindakan itu tercermin dari sikap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).
"Saya mendukung upaya Jokowi yang membatalkan pinjaman Bank Dunia, karena jelas sudah diamanatkan dalam Undang-undang 45. Kita harus berani melawan dominasi asing. Mudah-mudahan Jokowi bisa membawa itu," ujar Dani, di Dapur Selera, Tebet, Jakarta, Senin (8/4/2013).
Dia menambahkan, menegakkan kemandirian dan kedaulatan bangsa merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar. Sikap Jokowi menolak hubungan kerjasama itu, dinilai sudah tepat.
"Untuk menegakkan kemandirian dan kedaulatan bangsa adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Jokowi sudah tepat. Dia menolak bantuan Bank Dunia," paparnya.
Dilanjutkan dia, sikap Jokowi yang berani menolak kerjasama dan pinjaman Bank Dunia, merupakan bagian dari penerapan pasal 33 yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945.
Seperti diberitakan, Pemprov DKI berniat membatalkan rencana pinjaman Bank Dunia untuk membantu pengerukan kali di Jakarta. Pasalnya, bantuan tersebut penuh dengan syarat yang memberatkan Pemprov DKI Jakarta.
"Saya mendukung upaya Jokowi yang membatalkan pinjaman Bank Dunia, karena jelas sudah diamanatkan dalam Undang-undang 45. Kita harus berani melawan dominasi asing. Mudah-mudahan Jokowi bisa membawa itu," ujar Dani, di Dapur Selera, Tebet, Jakarta, Senin (8/4/2013).
Dia menambahkan, menegakkan kemandirian dan kedaulatan bangsa merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar. Sikap Jokowi menolak hubungan kerjasama itu, dinilai sudah tepat.
"Untuk menegakkan kemandirian dan kedaulatan bangsa adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Jokowi sudah tepat. Dia menolak bantuan Bank Dunia," paparnya.
Dilanjutkan dia, sikap Jokowi yang berani menolak kerjasama dan pinjaman Bank Dunia, merupakan bagian dari penerapan pasal 33 yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945.
Seperti diberitakan, Pemprov DKI berniat membatalkan rencana pinjaman Bank Dunia untuk membantu pengerukan kali di Jakarta. Pasalnya, bantuan tersebut penuh dengan syarat yang memberatkan Pemprov DKI Jakarta.
(san)
