Kantor Pemerintahan di Morotai lumpuh total
A
A
A
Sindonews.com - Buntut dari kekecewaan warga atas penetapan Bupati Pulau Morotai Rusli Sibua dan Wakil Bupati Wenny R Paraisu sebagai tersangka dalam kasus penutupan sementara PT Morotai Marine Culture (MMC), ribuan warga Morotai menggelar aksi unjuk rasa di ibukota Kabupaten Pulau Morotai, Daruba.
Dalam aksi yang dilakukan sejak Senin (8/4/2013) pagi, massa melumpuhkan seluruh aktivitas pemerintahan di Morotai. Sejumlah kantor kecamatan dan kelurahan, disweeping massa untuk menghentikan aktivitasnya.
Alhasil, sejak pagi seluruh perkantoran berhasil ditutup oleh pendemo yang masih berjumlah ratusan orang. Hanya tinggal Kantor Bupati saja yang masih nampak sejumlah pegawai berlalu lalang.
Gelombang massa makin tak terkendali menjelang siang hari. Warga dari lima Kecamatan di Morotai turun jalan menolak penetapan Bupati dan Wakil Bupati sebagai tersangka dalam kasus penutupan PT MMC.
Pendemo yang berkisar ribuan orang juga menolak Polda Malut melakukan pemeriksaan terhadap Bupati dan Wakil Bupati. Para pegawai yang tadinya diminta pulang, ternyata kembali lagi setelah melepas pakaian dinasnya dan bergabung dengan massa aksi.
Setelah menggelar orasi keliling kota Daruba, massa kemudian melakukan penyegelan terhadap Kantor DPRD Pulau Morotai. Pada waktu bersamaan, ratusan massa lainnya juga ternyata menyegel ruangan Bupati, ruangan Wakil Bupati, dan ruangan Sekertaris Daerah di kantor bupati.
“Hari ini semua aktivitas perkantoran ditutup. Ini murni tuntutan masyarakat demi menyelamatkan harga diri masyarakat Morotai. Karena pemeriksaan terhadap Bupati dan Wakil Bupati Morotai bukan persoalan pemerintahan tapi persoalan harga diri orang Morotai,” terang Darmin Djaguna, koordinator Aksi kepada wartawan.
Massa kemudian menduduki Kantor Bupati Pulau Morotai setelah melakukan penyegelan terhadap beberapa ruangan. Hingga saat ini massa masih berkonsentrasi di kantor bupati sembari menyampaikan orasinya.
Puluhan aparat keamanan gabungan TNI/Polri nampak siaga melakukan pengamanan terhadap jalannya aksi. Massa pun mengecam tetap menggelar aksi selama Bupati dan Wakil Bupati masih diperiksa oleh Penyidik Polda Malut.
Dalam aksi yang dilakukan sejak Senin (8/4/2013) pagi, massa melumpuhkan seluruh aktivitas pemerintahan di Morotai. Sejumlah kantor kecamatan dan kelurahan, disweeping massa untuk menghentikan aktivitasnya.
Alhasil, sejak pagi seluruh perkantoran berhasil ditutup oleh pendemo yang masih berjumlah ratusan orang. Hanya tinggal Kantor Bupati saja yang masih nampak sejumlah pegawai berlalu lalang.
Gelombang massa makin tak terkendali menjelang siang hari. Warga dari lima Kecamatan di Morotai turun jalan menolak penetapan Bupati dan Wakil Bupati sebagai tersangka dalam kasus penutupan PT MMC.
Pendemo yang berkisar ribuan orang juga menolak Polda Malut melakukan pemeriksaan terhadap Bupati dan Wakil Bupati. Para pegawai yang tadinya diminta pulang, ternyata kembali lagi setelah melepas pakaian dinasnya dan bergabung dengan massa aksi.
Setelah menggelar orasi keliling kota Daruba, massa kemudian melakukan penyegelan terhadap Kantor DPRD Pulau Morotai. Pada waktu bersamaan, ratusan massa lainnya juga ternyata menyegel ruangan Bupati, ruangan Wakil Bupati, dan ruangan Sekertaris Daerah di kantor bupati.
“Hari ini semua aktivitas perkantoran ditutup. Ini murni tuntutan masyarakat demi menyelamatkan harga diri masyarakat Morotai. Karena pemeriksaan terhadap Bupati dan Wakil Bupati Morotai bukan persoalan pemerintahan tapi persoalan harga diri orang Morotai,” terang Darmin Djaguna, koordinator Aksi kepada wartawan.
Massa kemudian menduduki Kantor Bupati Pulau Morotai setelah melakukan penyegelan terhadap beberapa ruangan. Hingga saat ini massa masih berkonsentrasi di kantor bupati sembari menyampaikan orasinya.
Puluhan aparat keamanan gabungan TNI/Polri nampak siaga melakukan pengamanan terhadap jalannya aksi. Massa pun mengecam tetap menggelar aksi selama Bupati dan Wakil Bupati masih diperiksa oleh Penyidik Polda Malut.
(ysw)