Ahok tendang Bank Dunia dari Jakarta
Selasa, 02 April 2013 - 08:48 WIB
Ahok tendang Bank Dunia dari Jakarta
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mulai menyerang World Bank. Menurutnya, rencana World Bank membantu pengerukan kali dengan sistem Jakarta Emergency Dreging Inisiatif (Jedi) hanya merusak sistem Pemerintahan Jakarta Baru.
Suami dari Veronica S Tan itu menambahkan, bantuan senilai Rp1,2 triliun yang ditawarkan World Bank kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terlalu kecil. Apalagi, Pemprov DKI diwajibkan membayar ganti rugi. Sistem yang diminta World Bank juga dituding hanya menguntungkan PKL dan para mafia.
"Dapat pinjaman Rp1,2 triliun ribet banget, ngerusakin sistem orang, mesti ganti untung dan segala macam. Kita bukan ganti untung, bukan bayar uang. Yang terjadi pengembang-pengembang PKL yang maen, jadi bukan rakyatnya yang dapat, mafianya yang dapat kalau sistem sekarang," ujar Ahok, kepada Sindonews, di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (2/4/2013).
Ahok pun beralasan, jika Pemprov DKI mendapat bantuan hingga Rp200 triliun, baru mau mengikuti sistem yang diminta World Bank. Kata Ahok, dana itupun belum Pemprov DKI dapatkan.
"Kalau pinjeman kita Rp200 triliun, baru lah ngurus-ngurus itu. Tapi, kita kan belum dapat uang itu kan," paparnya.
Lebih lanjut, Ahok menjamin, Gubernur Jokowi mampu mengadakan 100 sampai 200 alat-alat berat untuk melakukan pengerukan sungai dengan anggaran yang ada di suku dinas terkait. Dia mengatakan, satu dinas rata-rata mendapat Rp50 miliar. Dengan Rp120 miliar bisa digunakan untuk 12 sungai di Jakarta.
"Pak Gubernur jamin kok bisa turun 100 sampai 200 alat berat di semua sungai dengan uang yang ada di kasudin masing-masing. Satu sudin rata-rata Rp50 m, Rp120 m bisa 12 sungai ditaroh alat berat," imbuhnya.
Suami dari Veronica S Tan itu menambahkan, bantuan senilai Rp1,2 triliun yang ditawarkan World Bank kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terlalu kecil. Apalagi, Pemprov DKI diwajibkan membayar ganti rugi. Sistem yang diminta World Bank juga dituding hanya menguntungkan PKL dan para mafia.
"Dapat pinjaman Rp1,2 triliun ribet banget, ngerusakin sistem orang, mesti ganti untung dan segala macam. Kita bukan ganti untung, bukan bayar uang. Yang terjadi pengembang-pengembang PKL yang maen, jadi bukan rakyatnya yang dapat, mafianya yang dapat kalau sistem sekarang," ujar Ahok, kepada Sindonews, di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (2/4/2013).
Ahok pun beralasan, jika Pemprov DKI mendapat bantuan hingga Rp200 triliun, baru mau mengikuti sistem yang diminta World Bank. Kata Ahok, dana itupun belum Pemprov DKI dapatkan.
"Kalau pinjeman kita Rp200 triliun, baru lah ngurus-ngurus itu. Tapi, kita kan belum dapat uang itu kan," paparnya.
Lebih lanjut, Ahok menjamin, Gubernur Jokowi mampu mengadakan 100 sampai 200 alat-alat berat untuk melakukan pengerukan sungai dengan anggaran yang ada di suku dinas terkait. Dia mengatakan, satu dinas rata-rata mendapat Rp50 miliar. Dengan Rp120 miliar bisa digunakan untuk 12 sungai di Jakarta.
"Pak Gubernur jamin kok bisa turun 100 sampai 200 alat berat di semua sungai dengan uang yang ada di kasudin masing-masing. Satu sudin rata-rata Rp50 m, Rp120 m bisa 12 sungai ditaroh alat berat," imbuhnya.
(san)
