Calo perizinan sulit diberantas

Sindonews.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengakui jika saat ini pihaknya masih kesulitan dalam memberantas calo yang berkeliaran di Dinas Peizinan Kota Makassar.

Akibatnya, masyarakat harus mebutuhkan waktu yang lebih lama dalam pengurusan berkas di Dinas yang telah mengantongi sertifikat ISO tersebut.

“Memang yang menjadi kendala utama selama ini masih banyaknya calo berkeliaran sehingga masyarakat yang mengurus butuh waktu lama dan biaya melonjak,” ungkap Kabag Humas Pemkot Makassar Mukhtar Tahir, Jumat (29/3/2013).

Untuk dia meminta agar masyarakat yang mengurus perizinan memakai mekanisme yang sudah ditetapkan, sehingga pihaknya bisa menjamin ketepatan waktu sepanjang mengikuti aturan yang terpasang jelas di papan bicara Dinas Perizinan.

“Ini masalah krusial dan sudah diatur di Perda. Kemarin ada kasus kami dapatkan, melapor berkasnya sudah lama belum terproses. Ternyata memakai calo dan sampai penelusuran dilakukan berkasnya belum juga masuk,” tandasnya.

Diketahui dari penelitian Ombudsman Makassar, proses pelayan perizinan di Pemkot Makassar mengahabiskan waktu selama 76 hari dan harus melewati sebelas tahapan dengan biaya 78 persen dari pendapatan perkapita masyarakat.

Padahal berdasarkan hasil survei Bank Dunia pada 2009 lalu, waktu yang dibutuhkan hanya 50 hari. Karena itu, untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang mudah, Pemkot harus melakukan perubahan secara struktural menuju pelayanan berbasis satu pintu.

"Struktur harus lebih ramping, fungsional dan tidak birokratif. Karena pelayanan itu kalau terlalu birokratis pasti lama," ujarnya.

Anggota Komisi C Mudzakkir Ali Djamil mengatakan, Pemerintah sudah seharusnya menertibkan para calo yang berkeliaran dengan membentuk tim Satgas khusus. Sebab kuat dugaan, para calo ini memiliki akses ke dalam.

“Kita tidak ingin rantai ini yang kemudian menciptakan kondisi masyarakat lebih bagus menggunakan calo dari pada mengurus sendiri. Logikanya kalo calo tidak punya jalur tersebdiri maka tidak akan eksis,” ungkapnya.

Untuk itu kata dia, Pemerintah memang harus menggiatkan pembinaan karakter dan mental serta memperhatikan kesejahteraan pegawai. Kalau sudah sejahtera dan tetap saja nakal, maka Pemrintah jangan segan lagi untuk mensanksi.