KPU Polman minta PNS netral

Sindonews.com – Jajaran eksekutif atau Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polewali Mandar (Polman), diminta untuk tidak terlibat dalam praktek politik praktis pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Polman yang akan dihelat 8 Oktober 2013 mendatang.

Ketua KPU Provinsi Sulbar, Nurdin Passokkori, mengatakan, pihak eksekutif dalam hal ini pemegang kebijakan di birokrasi tidak bisa terlibat dalam politik praktis dengan mengarahkan aparatnya dalam mendukung salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati.

“PNS harus netral, profesional. PNS atau anggota Korpri juga harus menghindari politik praktis,” ujar Nurdin Passokkori di Polman, Senin (29/4/2013).

Keterlibatan PNS dalam politik praktis itu, menurut dia, dapat menimbulkan perpecahan dan diharmonisasi antara aparat pemerintahan. Aparat birokrasi harus tetap menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Nurdin menambahkan, saat ini, tahapan pilkada Polman sudah dimulai. Karena itu, selama proses tahapan Pilkada berjalan, seluruh permasalahan yang terjadi bisa diselesaikan dengan keakuran budaya-budaya yang ada di Tanah Mandar.