Kejati: Potongan dana tingkat SD-SMP capai Rp3 M
Jum'at, 22 Maret 2013 - 16:27 WIB
Kejati: Potongan dana tingkat SD-SMP capai Rp3 M
A
A
A
Sindonews.com - Tim penyidik bidang intelijen Kejati Sulsel menemukan data adanya potongan dana pendidikan gratis yang disalurkan untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-Makassar dengan nilai mencapai Rp3 miliar. Pemotongan dana pendidikan gratis untuk SD-SMP tersebut terjadi pada empat triwulan penyaluran.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Sulsel Nur Alim Rachim mengatakan, pemeriksaan terhadap sejumlah kepala sekolah SD dan SMP se-Kota Makassar yang dilakukan tim penyidik, ditemukan fakta kalau jumlah dana pendidikan gratis yang diterima setiap triwulannya tidak sesuai dengan pagu yang seharusnya diterima.
"Pemotongan itu terlihat dari laporan kepala sekolah, seperti ada sekolah yang harusnya menerima Rp51 juta per triwulan tapi realisasinya hanya sekitar Rp40 juta per triwulan," ungkapnya di Kantor Kejati Sulsel, Jumat (22/3/2013).
Rincian dana Rp3 miliar lebih untuk tingkat SD dan SMP yang disunat tersebut adalah triwulan I/2012 sebesar Rp770 juta, triwulan II/2012 sebesar Rp751 juta, triwulan III/2012 sebesar Rp769 juta, dan triwulan IV/2012 sebesar Rp282 juta.
Diketahui, pada tahun 2012 lalu dana pendidikan gratis untuk SD-SMP sebesar Rp21 miliar lebih, tetapi terealisasi hanya Rp18 miliar lebih. Dugaan adanya pemotongan dana pendidikan gratis juga ditemukan kejaksaan setelah memeriksa secara acak puluhan kepala sekolah dari total 169 sekolah tingkat SD dan SMP se-Kota Makassar.
"Dalam pengelolaan dana pendidikan gratis Kota Makassar tahun 2012, penyidik menemukan dua indikasi pelanggaran, yakni dana pendidikan gratis untuk tingkat pendidikan dasar yang kurang diterima kepala sekolah, dan dana untuk untuk tingkat pendidikan menengah sebesar Rp11 miliar yang tidak disalurkan. Nilai total sebesar Rp14 miliar," ujar Nur Alim.
Diketahui, pada tahun 2012 lalu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel menyalurkan dana pendidikan gratis untuk Pemkot Makassar sebesar Rp33 miliar lebih, dengan rincian untuk tingkat SD-SMP sebesar Rp21 miliar dan tingkat SMA sebesar Rp11 miliar. Akan tetapi, pada realisasinya hanya dana pendidikan gratis untuk SD-SMP yang disalurkan sebesar Rp18 miliar.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Sulsel Nur Alim Rachim mengatakan, pemeriksaan terhadap sejumlah kepala sekolah SD dan SMP se-Kota Makassar yang dilakukan tim penyidik, ditemukan fakta kalau jumlah dana pendidikan gratis yang diterima setiap triwulannya tidak sesuai dengan pagu yang seharusnya diterima.
"Pemotongan itu terlihat dari laporan kepala sekolah, seperti ada sekolah yang harusnya menerima Rp51 juta per triwulan tapi realisasinya hanya sekitar Rp40 juta per triwulan," ungkapnya di Kantor Kejati Sulsel, Jumat (22/3/2013).
Rincian dana Rp3 miliar lebih untuk tingkat SD dan SMP yang disunat tersebut adalah triwulan I/2012 sebesar Rp770 juta, triwulan II/2012 sebesar Rp751 juta, triwulan III/2012 sebesar Rp769 juta, dan triwulan IV/2012 sebesar Rp282 juta.
Diketahui, pada tahun 2012 lalu dana pendidikan gratis untuk SD-SMP sebesar Rp21 miliar lebih, tetapi terealisasi hanya Rp18 miliar lebih. Dugaan adanya pemotongan dana pendidikan gratis juga ditemukan kejaksaan setelah memeriksa secara acak puluhan kepala sekolah dari total 169 sekolah tingkat SD dan SMP se-Kota Makassar.
"Dalam pengelolaan dana pendidikan gratis Kota Makassar tahun 2012, penyidik menemukan dua indikasi pelanggaran, yakni dana pendidikan gratis untuk tingkat pendidikan dasar yang kurang diterima kepala sekolah, dan dana untuk untuk tingkat pendidikan menengah sebesar Rp11 miliar yang tidak disalurkan. Nilai total sebesar Rp14 miliar," ujar Nur Alim.
Diketahui, pada tahun 2012 lalu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel menyalurkan dana pendidikan gratis untuk Pemkot Makassar sebesar Rp33 miliar lebih, dengan rincian untuk tingkat SD-SMP sebesar Rp21 miliar dan tingkat SMA sebesar Rp11 miliar. Akan tetapi, pada realisasinya hanya dana pendidikan gratis untuk SD-SMP yang disalurkan sebesar Rp18 miliar.
(ysw)
