Ratusan orang desak pemberantasan KKN di Samarinda
Rabu, 20 Maret 2013 - 14:27 WIB
Ratusan orang desak pemberantasan KKN di Samarinda
A
A
A
Sindonews.com - Ratusan orang yang tergabung dalam Barisan Oposisi Rakyat Nasional dan Elaborasi Organisasi (Borneo) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada, Samarinda. Mereka menuntut Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak untuk komitmen menuntaskan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).
Aksi yang tergabung dari berbagai elemen masyarakat itu juga menyoroti soal pembangunan yang tak kunjung selesai. Seperti pembangunan Jembatan Mahkota dan beberapa jalan yang ada di Kaltim.
"Kami menganggap Gubernur Kaltim gagal memimpin Kaltim ke arah yang lebih baik. Banyak kasus korupsi yang terjadi, terutama di SKPD merajalela," kata Fajri, koordinator aksi, Rabu (20/3/2013).
Tidak sedikit orasi yang disampaikan menuntut Awang Faroek mundur. Sebab Kejagung masih menetapkannya sebagai tersangka kasus divestasi saham PT Kaltim Prima Coal.
"Bagaimana mungkin kita dipimpin dua tahun lebih oleh seorang tersangka," tambahnya.
Para pendemo juga menyoroti SKPD di Pemprov Kaltim yang dianggap sebagai ATM kepala daerah untuk pencalonan Pilgub Kaltim tahun ini. Aroma korupsi ini yang dianggap pengunjuk rasa membuat pembangunan Kaltim tersendat.
Usai dua jam melakukan orasi, pengunjuk rasa kemudian melakukan pertemuan dengan Pemprov Kaltim. Sayang, Awang Faroek sedang tidak ada di kantornya.
"Gubernur sedang ada kegiatan di Kutai Barat, jadi kami mewakili untuk menampung aspirasi yang ingin disampaikan," kata Kepala Biro pembangunan Daerah Setprov Kaltim, Salman Lumoindong.
Dialog berjalan baik dengan beragam aspirasi yang disampaikan. Namun pengunjuk rasa tetap ingin bertemu Gubernur Kaltim dan minta diagendakan dalam waktu dekat.
Aksi yang tergabung dari berbagai elemen masyarakat itu juga menyoroti soal pembangunan yang tak kunjung selesai. Seperti pembangunan Jembatan Mahkota dan beberapa jalan yang ada di Kaltim.
"Kami menganggap Gubernur Kaltim gagal memimpin Kaltim ke arah yang lebih baik. Banyak kasus korupsi yang terjadi, terutama di SKPD merajalela," kata Fajri, koordinator aksi, Rabu (20/3/2013).
Tidak sedikit orasi yang disampaikan menuntut Awang Faroek mundur. Sebab Kejagung masih menetapkannya sebagai tersangka kasus divestasi saham PT Kaltim Prima Coal.
"Bagaimana mungkin kita dipimpin dua tahun lebih oleh seorang tersangka," tambahnya.
Para pendemo juga menyoroti SKPD di Pemprov Kaltim yang dianggap sebagai ATM kepala daerah untuk pencalonan Pilgub Kaltim tahun ini. Aroma korupsi ini yang dianggap pengunjuk rasa membuat pembangunan Kaltim tersendat.
Usai dua jam melakukan orasi, pengunjuk rasa kemudian melakukan pertemuan dengan Pemprov Kaltim. Sayang, Awang Faroek sedang tidak ada di kantornya.
"Gubernur sedang ada kegiatan di Kutai Barat, jadi kami mewakili untuk menampung aspirasi yang ingin disampaikan," kata Kepala Biro pembangunan Daerah Setprov Kaltim, Salman Lumoindong.
Dialog berjalan baik dengan beragam aspirasi yang disampaikan. Namun pengunjuk rasa tetap ingin bertemu Gubernur Kaltim dan minta diagendakan dalam waktu dekat.
(ysw)
