Didemo warga, Kantor KPU Sinjai berasap
Didemo warga, Kantor KPU Sinjai berasap
A
A
A
Sindonews.com - Ratusan orang yang menamakan diri sebagai Gerakan Penyelamatan Masyarakat (Gempar) Sinjai mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sinjai. Mereka menolak penetapan sembilan pasangan calon Bupati Sinjai yang disahkan oleh KPU.
Di depan kantor KPU, para demonstran membakar ban bekas serta mengkerandakan foto lima anggota komisioner KPU Sinjai, Senin (11/3/2013) siang. Setelah hampir dua jam berorasi, para demonstran yang memaksa masuk di kantor KPU Sinjai tidak berhasil akibat ketatnya pengamanan dari anggota kepolisian Polres Sinjai yang melakukan penjagaan.
Koordinator aksi Gempar Sinjai, Andi Herman dalam orasinya meminta KPU untuk tidak membuat polemik dalam tahapan Pilkada Sinjai. Pasalnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sudah memvonis KPU Sinjai telah melanggar kode etik.
Bahkan, dari sejumlah laporan masalah yang masuk masih bertumpuk seperti adanya penyuapan calon Bupati Sinjai kepada anggota KPU yang meloloskan penetapan calon Bupati Sinjai, tidak transparansinya jumlah dukungan suara calon independen yang hingga sekarang masih tertutup dan adanya dukungan partai ganda terhadap calon Bupati yang tidak sesuai dengan prosedur.
"Kami selaku mewakili warga tetap akan menolak penetapan calon Bupati Sinjai. Kami butuh pemimpin calon Bupati yang legitimasi bukan pada kecurangan yang dilakukan oleh KPU Sinjai," ungkapnya.
Ketua KPU Sinjai, Sofyan Hamid, kepada SINDO mengatakan bahwa penetapan sembilan calon Bupati Sinjai sudah melalui mekanisme yang berlaku. Mengenai sikap DPRD Sinjai yang akan membentuk Pansus, itu adalah hak dewan.
Kendati demikian, siapapun tidak bisa mengintervensi pelaksanaan tahapan pemilukada hingga pada pencoblosan 17 April mendatang.
"Tidak ada aturan DPRD Sinjai memeriksa kami karena ada aturan mainnya. Jika mau menuntut, kami siap melayani," tantangnya.
Di depan kantor KPU, para demonstran membakar ban bekas serta mengkerandakan foto lima anggota komisioner KPU Sinjai, Senin (11/3/2013) siang. Setelah hampir dua jam berorasi, para demonstran yang memaksa masuk di kantor KPU Sinjai tidak berhasil akibat ketatnya pengamanan dari anggota kepolisian Polres Sinjai yang melakukan penjagaan.
Koordinator aksi Gempar Sinjai, Andi Herman dalam orasinya meminta KPU untuk tidak membuat polemik dalam tahapan Pilkada Sinjai. Pasalnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sudah memvonis KPU Sinjai telah melanggar kode etik.
Bahkan, dari sejumlah laporan masalah yang masuk masih bertumpuk seperti adanya penyuapan calon Bupati Sinjai kepada anggota KPU yang meloloskan penetapan calon Bupati Sinjai, tidak transparansinya jumlah dukungan suara calon independen yang hingga sekarang masih tertutup dan adanya dukungan partai ganda terhadap calon Bupati yang tidak sesuai dengan prosedur.
"Kami selaku mewakili warga tetap akan menolak penetapan calon Bupati Sinjai. Kami butuh pemimpin calon Bupati yang legitimasi bukan pada kecurangan yang dilakukan oleh KPU Sinjai," ungkapnya.
Ketua KPU Sinjai, Sofyan Hamid, kepada SINDO mengatakan bahwa penetapan sembilan calon Bupati Sinjai sudah melalui mekanisme yang berlaku. Mengenai sikap DPRD Sinjai yang akan membentuk Pansus, itu adalah hak dewan.
Kendati demikian, siapapun tidak bisa mengintervensi pelaksanaan tahapan pemilukada hingga pada pencoblosan 17 April mendatang.
"Tidak ada aturan DPRD Sinjai memeriksa kami karena ada aturan mainnya. Jika mau menuntut, kami siap melayani," tantangnya.
(ysw)
Explore More