Realisasi Jamkesda Kulonprogo tak capai 100 persen
Realisasi Jamkesda Kulonprogo tak capai 100 persen
A
A
A
Sindonews.com - Realisasi jaminan kesehatan bagi warga Kulonprogo berupa Jamkesda tidak pernah mencapai angka 100 persen. Realisasi terbesar terjadi pada 2012 lalu, menyentuh angka 78,4 persen sedangkan terkecil pada 2010 dengan hanya 34 persen saja.
Kepala UPTD Jamkesda Kulonprogo Paryanto mengatakan, sejak 2010 realisasi Jamkesda tidak pernah menyentuh angka 100 persen. Tahun 2010, dari anggaran Rp1,5 miliar hanya tersalurkan Rp511 juta. Tahun berikutnya, dari anggaran Rp2,5 miliar hanya tersalurkan Rp1 miliar saja.
Tahun 2012 realisasi Jamkesda meningkat tajam meski tetap belum menyentuh angka 100 persen. Dari anggaran Rp9 miliar tersalurkan Rp7 miliar.
“Mudah-mudahan tahun ini bisa tersalurkan hingga 100 persen,” kata Paryanto, Jumat (8/3/2013).
Menurut Paryanto, minimnya realisasi jaminan kesehatan dapat disebabkan banyak hal. Misalnya, karena jumlah warga yang sakit hanya sedikit, atau karena masyarakat banyak yang belum tahu. Atau kadang-kadang pasien enggan mengurus jaminan kesehatan.
“Ketidaktahuan itu bisa karena masyarakat benar-benar tidak tahu, atau juga karena informasi yang tidak valid. Misalnya jaminan kesehatan yang tahun ini sudah bisa digunakan sejak Januari, tapi ada perangkat desa yang tidak tahu justru bilang baru bisa mulai Maret,” terangnya.
Dia menjelaskan, tahun ini warga yang tercover Jamkesda meningkat hingga tiga kali lipat dari sebelumnya. Tahun 2012 hanya 62.057, meningkat menjadi 185.953 tahun ini. Sedangkan penerima Jamkesmas mencapai 232. 515 orang.
Jika ditambah PNS warga Kulonprogo 45.000 orang saja maka total warga yang tercover jaminan kesehatan mencapai 465 ribu orang lebih.
“Angka ini sebenarnya tidak sinkron dengan jumlah penduduk. Tapi kita tidak memiliki data konkret tentang warga tercover jaminan kesehatan,” kata dia.
Anggota Komisi IV DPRD Kulonprogo Ajrudin Akbar meminta mekanisme pengurusan Jamkesda diperbaiki. Bahkan jika diperlukan, UPTD dapat membuka outlet di RSUD untuk mempermudah pasien.
“Sosialisasi juga harus diintensifkan agar masyarakat mau mengurus Jamkesda,” kata Ajrudin.
Kepala UPTD Jamkesda Kulonprogo Paryanto mengatakan, sejak 2010 realisasi Jamkesda tidak pernah menyentuh angka 100 persen. Tahun 2010, dari anggaran Rp1,5 miliar hanya tersalurkan Rp511 juta. Tahun berikutnya, dari anggaran Rp2,5 miliar hanya tersalurkan Rp1 miliar saja.
Tahun 2012 realisasi Jamkesda meningkat tajam meski tetap belum menyentuh angka 100 persen. Dari anggaran Rp9 miliar tersalurkan Rp7 miliar.
“Mudah-mudahan tahun ini bisa tersalurkan hingga 100 persen,” kata Paryanto, Jumat (8/3/2013).
Menurut Paryanto, minimnya realisasi jaminan kesehatan dapat disebabkan banyak hal. Misalnya, karena jumlah warga yang sakit hanya sedikit, atau karena masyarakat banyak yang belum tahu. Atau kadang-kadang pasien enggan mengurus jaminan kesehatan.
“Ketidaktahuan itu bisa karena masyarakat benar-benar tidak tahu, atau juga karena informasi yang tidak valid. Misalnya jaminan kesehatan yang tahun ini sudah bisa digunakan sejak Januari, tapi ada perangkat desa yang tidak tahu justru bilang baru bisa mulai Maret,” terangnya.
Dia menjelaskan, tahun ini warga yang tercover Jamkesda meningkat hingga tiga kali lipat dari sebelumnya. Tahun 2012 hanya 62.057, meningkat menjadi 185.953 tahun ini. Sedangkan penerima Jamkesmas mencapai 232. 515 orang.
Jika ditambah PNS warga Kulonprogo 45.000 orang saja maka total warga yang tercover jaminan kesehatan mencapai 465 ribu orang lebih.
“Angka ini sebenarnya tidak sinkron dengan jumlah penduduk. Tapi kita tidak memiliki data konkret tentang warga tercover jaminan kesehatan,” kata dia.
Anggota Komisi IV DPRD Kulonprogo Ajrudin Akbar meminta mekanisme pengurusan Jamkesda diperbaiki. Bahkan jika diperlukan, UPTD dapat membuka outlet di RSUD untuk mempermudah pasien.
“Sosialisasi juga harus diintensifkan agar masyarakat mau mengurus Jamkesda,” kata Ajrudin.
(ysw)
Explore More