Korban lumpur Lapindo minta ganti rugi ke Pemerintah Pusat

Sindonews.com - Korban lumpur meminta agar pemerintah pusat, segera mengambil alih pembayaran aset korban lumpur. Sebab, warga sudah pesimis atas janji-janji Minarak yang akan melunasi, kenyataannya sampai sekarang belum juga tuntas.

Sedangkan sampai saat ini kekurangan pembayaran aset korban lumpur sekitar Rp786 miliar. Untuk membayar kekurangan itu, mereka mengajukan kredit ke bank pemerintah sebesar Rp632 miliar namun sampai saat ini belum juga disetujui.

Disisi lain, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) melalui dewan pengarah BPLS mengajukan revisi kelima atas Perpres No 14 Tahun 2007. Revisi perpres yang kini draftnya sudah di Sekretaris Kabinet, salah satu isinya pemerintah menanggung sisa pembayaran ganti rugi di aera peta terdampak lumpur serta aset-aset milik pemkab yang terendam lumpur.

Jika presiden menyetujui revisi Perpres No 14 itu, nantiya sisa ganti rugi korban lumpur akan diambil alih pemerintah. Termasuk kekurangan ganti rugi aset sebanyak 25 pengusaha korban lumpur juga diusulkan dalam revisi Perpres No 14.

"Jika draft revisi kelima perpres itu ditandatangani Presiden, maka sisa pembayaran hangi rugi lumpur ditanggung pemerintah," ujar anggota Pansus Lumpur, Zainul Lutfi.

Dalam revisi kelima perpres itu, lanjut politisi asal PAN itu, pemerintah akan membayar sisa pembayaran ganti rugi. Dalam artian, kekurangan yang harusnya menjadi tanggungjawab Lapindo diambil alih oleh pemerintah.